KPK Panggil Hakim Agung Dalami Kasus Suap Penanganan Perkara di MA

KPK Tetapkan 10 Tersangka Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung — Dua tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Hakim Mahkamah Agung berjalan seusai konferensi pers di Mahkamah Agung, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). KPK menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) di antaranya yakni Hakim Agung pada MA Sudrajad Dimyati. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Hakim Agung Prim Haryadi, Rabu (31/5/2023). Hakim Agung Prim Haryadi akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

"Hari ini (31/5) pemeriksaan saksi suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK, Kuningan Persada, Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).

Selain Hakim Agung Prim Haryadi, tim penyidik juga berencana memeriksa Jaksa Dody W Leonard Silalahi, TNI Bagas Dwi Cahya, Hakim Tinggi Pengadilan Militer Jakarta Kolonel Hanifan Hidayatullah, dan TNI AD yang ditugasi di MA Danil Afrianto.

Dalam kasus suap penanganan perkara di MA ini KPK sudah menjerat belasan orang sebagai tersangka. Mereka yakni Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Gazalba Saleh, Prasetyo Nugroho (hakim yustisial/panitera pengganti pada kamar pidana MA sekaligus asisten Gazalba Saleh), Redhy Novarisza (PNS MA), Elly Tri Pangestu (hakim yustisial/panitera pengganti MA).

Kemudian Desy Yustria (PNS pada kepaniteraan MA), Muhajir Habibie (PNS pada kepaniteraan MA, Nurmanto Akmal, (PNS MA), Albasri (PNS Mahkamah Agung), Yosep Parera (pengacara), Eko Suparno (pengacara) Heryanto Tanaka (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana), dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana).

KPK menjerat Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo (EW), dan Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar (RS SKM) Wahyudi Hardi (WH).

Teranyar, KPK juga menjerat Sekretaris MA Hasbi Hasan sebagai tersangka. Namun pengumunan tersangka Hasbi Hasan belum dilakukan. Hasbi Hasan sendiri tengah menggugat praperadilan KPK ke PN Jaksel lantaran tak terima ditetapkan sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dia menjadi hakim agung pertama yang dijerat KPK atas dugaan suap penanganan perkara di MA.

2 dari 2 halaman

Sekretaris MA Hasbi Hasan Ajukan Praperadilan

Sekretaris MA Hasbi Hasan Beri Salam Usai Diperiksa KPK Terkait Dugaan Kasus Suap — Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan (HH) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pengajuan praperadilan Hasbi Hasan terlihat dari situs resmi PN Jaksel yang dikutip Liputan6.com, Jumat (26/5/2023). Tercatat pengajuan didaftarkan pada Jumat (26/5/2023) dengan klasifikasi perkara bertuliskan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

"Nomor perkara 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL," tulis nomor perkara terkait.

KPK tak mempersoalkan gugatan praperadilan yang dilayangkan Hasbi Hasan. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut. Pasalnya, Ali meyakini penegakan hukum yang dilakukan KPK sesuai prosedur yang berlaku.

"KPK tentu siap hadapi. Dan kami tegaskan bahwa seluruh proses yang KPK lakukan saat ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana," ujar Ali dalam keterangannya dikutip Minggu (28/5/2023).

Ali menyebut, praperadilan bukan tempat untuk menguji materi penyidikan yang dilakukan terhadap Hasbi Hasan. Menurut Ali, pengujian materi penyidikan hanya dilakukan di Pengadilan Tipikor.

"Sebagai pemahaman bersama praperadilan itu bukan tempat uji materi penyidikan, karena itu dilakukan di Pengadilan Tipikor. Praperadilan hanya menguji aspek proses sebagaimana hukum acara pidana," kata Ali.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasbi Hasan jadi tersangka suap penanganan perkara di MA.

Selain Hasan Hasbi, KPK juga menetapkan Komisaris Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Nama keduanya muncul dalam dakwaan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/1/2023).

Infografis Hakim Terjerat Kasus Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung. (Liputan6.com/Trieyasni)

Paparan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Terkait Penahanan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (tengah) mengenakan rompi orange usai mengikuti konferensi pers penahanannya sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (7/5/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Hakim Agung
Hakim Agung MA
Prim Haryadi
Mahkamah Agung (MA)

Fachrur Rozie
Author
Mevi Linawati
Editor

KPK Panggil Hakim Agung Dalami Kasus Suap Penanganan Perkara di MA

Eks Penyidik Sebut Siapa Saja Bisa Daftar Jadi Capim KPK, Termasuk Irjen Karyoto

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Ada 9 Nama yang Akan Disiapkan

4 Fakta KPK Resmi Tahan Bupati Sidoarjo Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Insentif ASN

Sekretaris MA Hasbi Hasan Ajukan Praperadilan

KPK

Hakim Agung

Hakim Agung MA

Prim Haryadi

Mahkamah Agung (MA)

Wacana Penambahan Kementerian Kabinet "Gemoy" Prabowo-Gibran

Prabowo: Pak Jokowi Beri Masukan Agar Saya Perkenalkan Diri ke Pemimpin Dunia

VIDEO: Warga Israel Bakar Perimeter Markas Besar PBB untuk Pengungsi Palestina

Cegah Macet di Libur Panjang, Polisi Terapkan One Way di Jalur Puncak Bogor

Prabowo: Terima Kasih Pak Jokowi, Beliau Pemimpin yang Ikhlas dan Membantu Saya

Prabowo Ungkap 5 Presiden RI Dukung Dirinya di Pilpres 2024, Tanpa Sebut Nama Megawati

PAN Tak Masalah Ada Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Parpol Sampaikan Aspirasi Terkait Kursi Menteri, Demokrat: Wajar Saja, Sudah Berkeringat untuk Prabowo

VIDEO: Libatkan Ketua Bawaslu Jember, Kecelakaan Mobil Telan 2 Korban Jiwa

Ahok Beberkan Sosok Ideal Jadi Gubernur Jakarta

Respons Cepat Polisi usai Viral Video Remaja Acungkan Celurit Ancam Pengendara di Pemalang

Epy Kusnandar 'Preman Pensiun' dan Yogi Gamblez 'Serigala Terakhir' Positif Ganja

Ilmuwan China Rekayasa Virus Ebola, Hasilkan Virus yang Lebih Berbahaya

Jadi Korban Perundungan, Pelajar di Mamuju Tikam Teman 28 Kali hingga Tewas

Penonton Bioskop di Medan Dikejutkan dengan Kehadiran Nicholas Saputra, Sontak Histeris

Raffi Sebut Bayi Lily Jawaban Doa Nagita, Gus Baha Ungkap Hal yang Dilarang dalam Adopsi Anak

Babay Parid Wazdi Terpilih Jadi Ketua Steering Committee Bidang Produk dan Layanan BPD SI

Menanti Perang Bintang di Pilkada Jakarta 2024, Akan Ada Kejutan Baru?

HEADLINE: AstraZeneca Tarik Vaksin COVID-19 di Seluruh Dunia, Imbas Isu Pembekuan Darah?

Makna di Balik Pemilihan Jagung sebagai Maskot KPU Boalemo dalam Pilkada 2024

Pengamanan Sejumlah Pelabuhan di Selat Bali Diperketat Jelang Ajang WWF 18-26 Mei 2024

Ini Sosok YG Aktor Serigala Terakhir yang Ditangkap Bareng Epy Kusnandar

Pendaftaran Paslon Jalur Independen Pilkada Garut Dibuka, Cek Persyaratan dan Waktu Pendaftarannya

Soal Rasisme usai Play-off Olimpiade 2024 Lawan Guinea, PSSI Minta Hal ini ke Suporter Timnas Indonesia