Sukses

Hilirisasi yang Dilakukan Presiden Jokowi Disebut Bisa Buka Lapangan Pekerjaan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit, di mana yang didahulukan dengan pelarangan nikel yang kemudian direspon membuat negara lain gerah.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit, di mana yang didahulukan dengan pelarangan nikel yang kemudian direspon membuat negara lain gerah.

Hal ini semata-mata dilakukan dengan keinginan pemerintah melakukan hilirisasi.

Ahli Kebijakan Publik Lisman Manurung mengatakan, jelas yang dilakukan pemerintahan Jokowi adalah untuk generasi ke depan. Bahkan, bisa membuka lapangan pekerjaan.

"Kita mau melakukan hilirisasi industri dalam negeri terkait bahan nikel agar ada banyak pekerjaan di sini," kata dia, Senin (2/1/2023).

Karena itu, wajar jika Indonesia melarang ekspor. Karena semata-mata ini untuk kepentingan Indonesia sendiri.

"Saatnya kita menuntut keadilan juga dalam memperoleh manfaat atas rendahnya manfaat yang diperoleh Indonesia atas SDA langka itu," jelas Lisman.

Dirinya menegaskan, Indonesia sebenarnya bisa mengelola sendiri. Sehingga seharusnya bukan pengadilan tapi negara lain melakukan negoisasi.

"Kita sendiri bisa loh mengolahnya menjadi lempengan apa gitu. Mestinya harus ada negosiasi bukan malah membawah ke pengadilan," pungkasnya.

 

2 dari 2 halaman

Permintaan Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir para menteri yang selalu menghadap ketika ada masalah. Sebaliknya, ketika para menteri senang tidak mengajak dirinya.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2023 dengan tema "Resiliensi Ekonomi Melalui Transformasi Struktural" di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

"Kalau yang masalah, yang problem, menteri-menteri itu mesti menghadap saya. Tapi yang enak-enak, kayak kemarin nyanyi-nyanyi, makan-makan, tidak pernah mengajak saya," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan pentingnya hilirisasi dan energi hijau dalam mendorong perekonomian.

Ke depan, pihaknya sudah meminta kepada jajarannya agar strategi hilirisasi ini harus dibuat dalam sebuah ekosistem besar yang didukung oleh energi hijau yang murah.

"Energi hijaunya harus murah. kuncinya di situ kalau muncul energi hijau kemudian harganya masih USD 12 sen 8 sen ya untuk apa? Karena yang namanya hydropower mestinya, misal di Sungai Kayan, Sungai Mambramo misalnya, hitung-hitungan yang saya pakai, kalkulator yang saya pakai, nggak tahu mungkin berbeda dengan kalkulator yang bapak dan ibu pakai, bisa mencapai harga USD 2-4 sen, yang jauh di bawah batu bara. Kalau sungai-sungai yang lain kita lakukan hal sama, inilah sebetulnya kekuatan besar kita," jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan hilirisasi dan energi hijau merupakan dua kekuatan Indonesia yang harus terus didukung oleh pelaksanaan yang baik.