Raih Gelar Doktor Hukum, Meggy Tri Buana Dorong Perjanjian Perkawinan yang Pancasilais

Liputan6.com, Jakarta Selama ini, perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia dinilai belum selaras dengan Pancasila, sebagai filosofi hidup bangsa dan negara. Penyelarasan harus perlu dilakukan, sehingga Pancasila tidak sebatas jargon, tapi juga dapat terimplementasi dalam aspek membangun mahligai rumah tangga.

Itu menjadi kesimpulan dari disertasi Dr. Meggy Tri Buana Tunggal Sari, SH., M.Kn., dalam meraih gelar doktor hukum yang dikukuhkan oleh Rektor Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Jonathan Parapak, dalam Sidang Akademik Terbuka UPH di Kampus UPH, Sudirman, Jakarta Selatan.

Dalam disertasinya bertajuk 'Perspektif Filosofis Hukum Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan di Indonesia', Meggy Tri Buana menyoroti esensi muatan dan tujuan perjanjian perkawinan yang ada selama ini cenderung terkait perjanjian pemisahan harta, di mana secara kategoris masuk dalam perjanjian perdata murni.

Meggy menilai, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para mempelai telah mereduksi hakikat perkawinan atau mendegradasi nilai kesakralan perkawinan, di mana pada agama tertentu tidak mengenal perceraian.

"Perjanjian perkawinan pada esensinya adalah perjanjian pemisahan harta, maka substansinya mengkonstruksikan klausula-klausula hukum beserta hak dan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal tersebut sekaligus telah mereduksi hakikat perkawinan atau mendegradasi nilai kesakralan perkawinan, yang menurut agama tertentu tidak mengenal perceraian," terang Meggy dalam sidang terbuka yang dihadiri Prof. FX. Adjie Samekto (Promotor), Prof. Henry Soelistyo (Ko-Promotor), Prof. Dr. Teguh Prasetyo, dan penguji lainnya.

Sejatinya, sambung Meggy yang meraih predikat cumlaude ini, perkawinan merupakan sendi dari komunitas masyarakat, bangsa dan negara. Harus diakui perkawinan adalah sendi adanya hukum. Perkawinan yang sehat menciptakan keluarga bahagia yang akan membentuk bangsa bermartabat dan negara yang kuat.

Hal itu selaras dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Meggy menjabarkan, sebagai negara hukum yang berideologi Pancasila, maka perkawinan tak hanya dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tapi juga harus menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan ikatan perkawinan warga negara. Melalui disertasinya, Meggy mendorong implementasi Pancasila pada perjanjian perkawinan.

"Indonesia adalah negara hukum berideologi Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai agama menjadi sendi utama kehidupan berbangsa, termasuk melandasi ikatan perkawinan warga negara," jelasnya.

Seiring waktu, Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah secara progresif landasan pengaturan perjanjian perkawinan. Intinya, selain dapat dibuat secara prenuptial agreement (pranikah) saat ini perjanjian perkawinan dapat juga dibuat secara postnuptial agreement (selama dalam ikatan perkawinan).

Perjanjian itu harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris dan berlaku sejak perkawinan atau jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (dapat berlaku surut).

Meggy melanjutkan, perkembangan zaman mendorong perlunya Rekonsepsi Perjanjian Perkawinan dalam konteks ke-Indonesiaan yang berbasis Pancasila agar nilai kesakralan perkawinan tidak terdegradasi dengan dibuatnya perjanjian perkawinan berdasarkan KUH Perdata.

"Faktanya, nilai-nilai Pancasila, utamanya Sila Pertama belum sepenuhnya menjiwai pengaturan perkawinan. Hal ini terbukti dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat masyarakat atas perkawinan yang tercatat, namun tidak dilakukan sesuai dengan agama maupun kepercayaannya," jelas dia.

"Perjanjian perkawinan dipakai untuk mengatur skenario pembagian harta pada saat terjadi perceraian. Hal ini memberi kesan mendegradasi makna sakral perkawinan dan menipiskan komitmen untuk menjaga keutuhan maghligai perkawinan sebagaimana dicita-citakan oleh UU Perkawinan, yaitu, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” jelasnya," imbuh Meggy.