Negara Suntik Modal ke BSI, Wapres Ma'ruf Minta Kesepakatan Sesuai Aturan

Wapres Ma'ruf Amin Tutup Rakornas Indonesia Maju — Wapres Ma'ruf Amin memberikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut untuk mensinergikan program-program pemerintah pusat dengan daerah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana semakin menumbuhkan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saya minta dilakukan secara cermat sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN agar dapat dieksekusi dengan baik, dengan pengawasan dari BPKP," kata Ma'ruf saat memimpin Rapat Penyertaan Modal Negara melalui Saham Dwiwarna pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, seperti dikutip dari siaran pers diterima, Jumat (25/2/2022).

Ma'ruf juga mengingatkan, agar upaya penyertaan modal negara tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi Pemegang Saham Pengendali (PSP) BSI, mengingat 3 (tiga) bank PSP ini merupakan perusahaan publik.

"Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat," jelas Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, untuk menumbuhkan BSI diperlukan kepemilikan negara secara langsung. Sebab, nantinya negara memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan Dewan Pengurus (Direksi), dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut.

Ma’ruf Amin bagikan ijazah kitab dan ngaji bareng santri di Pondok Pesantren Annuqayah, Madura, Jawa Timur.

2 dari 2 halaman

Percepatan Penyertaan Modal

FOTO: Pelayanan Bank Syariah Indonesia Usai Diresmikan Jokowi — Aktivitas pekerja di kantor cabang Bank Syariah Indonesia, Jakarta Selasa (2/2/2021). PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi beroperasi dengan nama baru mulai 1 Februari 2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini.

"Insyaallah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para Direksi Himbara untuk saham Dwiwarna ini kita akan pastikan terjadi di tahun ini," ungkapnya.

Tidak hanya itu, menurut Erick, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya.

"Itulah yang kita harapkan supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan," terang Erick.

Erick menambahkan, BSI diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas Industri Halal Indonesia yang saat ini masih belum masuk lima besar dunia.

"Kalau kita lihat, kita merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi tingkat produktivitasnya belum masuk lima besar Industri Halal dunia. Karena itu kita dorong BSI kesana," tekadnya.

Selain itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan bahwa sebagai lembaga pengawasan, BPKP siap membantu mengawasi proses penyertaan saham Dwiwarna di BSI hingga tingkat resiko dan compliance-nya.

"Kami siap mengawal proses ini supaya dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," Yusuf menutup.