Sukses

Tudingan Pemerintahan Jokowi Mirip Soeharto, Bentuk Kritik atau Serangan Politik?

Liputan6.com, Jakarta - Dalam unggahannya di akun media sosial Instagram pada Senin (14/2/2022), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI @yayasanlbhindonesia menuding pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi mirip dengan era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Menurut YLBHI, pemerintahan Jokowi dan Orde Baru sama-sama kerap mengangkangi keadilan sosial. Bahkan, YLBHI sengaja menyusun daftar apa saja kemiripan antara pemerintahan Jokowi dengan Soeharto.

"Pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat Konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!," tulis YLBHI lewat akun Instagram resminya, seperti dikutip pada Senin (14/2/2022).

Ada sepuluh poin kemiripan era Jokowi dengan rezim Soeharto yang disebut YLBHI. Salah satunya dianggap pembangunan bernuansa korupsi dan nepotisme.

Saat dikonfirmasi, Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, itu bukan hanya karya pihaknya, tapi koalisi Masyarakat Sipil. Salah satu kasus yang memicu reaksi dari Fraksi Rakyat Indonesia adalah insiden kericuhan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. "Itu buatan koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia, ada banyak membernya, kami Repost dari Akun FRI," kata dia saat dikonfirmasi.

"Fraksi Rakyat Indonesia melihat dari berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini seperti di Wadas, itu terlihat pola yang sama dengan apa yang terjadi misalnya dulu di Kedung Ombo," sambungnya.

Selain itu, menurut Isnur, pihaknya sebelumnya juga pernah mengadakan launching laporan tanda-tanda otoritariarian Pemerintahan Jokowi. "Kami juga menemukan tanda-tanda di mana Pemerintahan Jokowi ini mengarah pada otoritaritarian," kata dia.

2 dari 4 halaman

10 Kemiripan versi YLBHI

YLBHI mencatat paling tidak terdapat 10 kemiripan era Jokowi dengan rezim Soeharto, antara lain:

1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.

2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis

3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural

4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah

5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.

6. Melayani kehendak kekuasaan dan elite oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan.

7.Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko.

8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh.

9. Pendamping dan warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap.

10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta.

3 dari 4 halaman

Respons Istana

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengkritik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menyandingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan era Orde Baru di bawah kepempinan Soeharto.

Dia meminta YLBHI buka mata dan hati dalam menilai pemerintahan Jokowi.

"Tanya dia, apakah dia memberikan penilaian masa pemerintahan Soeharto seluruhnya jelek? Apa tidak ada secuil kebaikan yang Pak Harto lakukan? Buka mata dan hati untuk menilai pemerintah Presiden Jokowi," kata Ngabalin kepada wartawan, Senin (14/2/2022).

Dia menilai YLBHI sangat tendensius apabila menjajarkan Presiden Jokowi dan Soeharto terkait kasus yang terjadi di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Ngabalin mengatakan kasus di Desa Wadas dapat ditangani oleh bupati setempat, tak perlu Jokowi ikut turun tangan.

"Masa sih bupati enggak bisa berfungsi menangani masalah itu? Supaya dia tahu benar kasus Wadas dia mensejajarkan Pak Harto sama Pak Jokowi. Saya kira sangat tendensius," ujarnya.

Ngabalin menyebut YLBHI tak mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan. Saat ini, kata dia, tim KSP masih berada di Desa Wadas untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya terjadi.

"Dia mesti tahu persis yang terjadi di lapangan supaya yayasan ini jangan jadi sumber penyebaran fitnah," ucap Ngabalin.

"Dari kemarin saya bilang, Yayasan itu orang pintar, moral tinggi. Kalau bermoral dan pendidikan tinggi, tidak nyinyir, mesti buktikan dong," sambungnya.

Prestasi Jokowi

Dia lalu memapaparkan sejumlah prestasi di era kepemimpinan Jokowi. Mulai dari, pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, terlaksananya ajang MotoGP di Mandalika, hingga keberadaan moda raya terpadu (MRT).

"Pakai hati, pakai pikiran. Jangan jadi manusia yang tidak bermoral dalam satu masalah. Tidak ada bedanya dengan sampah nanti," tutur Ngabalin.

4 dari 4 halaman

Gerindra Sebut Tindakan Berlebihan

Juru Bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan unggahan YLBHI yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Soeharto sejajar merupakan tindakan berlebihan.

"Terlalu berlebihan kalau menyamakan rezim Orba (Orde Baru) dengan rezim Jokowi, gradasi atau derajat penindasannya agak jauh satu sama lain," kata dia kepada wartawan, Senin (14/2/2022).

Habiburokhman menyatakan, era ini saat berbeda dengan era Orba, di mana tak ada ruang bagi kritik. Saat ini, kata dia, tiap kritik dan protes masyarakat bisa disampaikan salah satunya kasus Desa Wadas.

"Saat ini ruang demokrasi dan informasi terbuka, warga Wadas bisa menyampaikan protes secara terbuka dan bahkan Komisi III bisa langsung terjun ke sana," kata dia.

Habiburokhman juga menyinggung soal penanganan korupsi yang sangat berbeda dengan era Orba. Ia menyebut kini siapa saja tidak akan bisa lepas apabila terjerat korupsi.

"Siapapun bisa menjadi tersangka kalau memang melakukan kesalahan. Mulai dari kepala desa, kepala dinas, kepala daerah sampai menteri sekalipun bisa dijerat aparat penegak hukum. Hal tersebut tidak terjadi di era Orde Baru," tegasnya.

"Rekan-rekan memang punya hak menyampaikan kritik, tetapi janganlah sampaikan kritik yang membabi-buta. Rakyat sudah cerdas. Kita perlu kritikan untuk bersama-sama melakukan evaluasi penyelenggaraan kehidupan bernegara, bukan sekadar serangan politik belaka," sambungnya.