Menilik Ancaman Luhut Mengaudit LSM

Liputan6.com, Jakarta - Ancaman Menko Marves Luhut Panjaitan yang akan mengaudit Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM menuai tanggapan para pakar. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi merusak iklim demokrasi di Indonesia.

Pernyataan Luhut tentang wacana audit LSM itu disampaikan dalam acara di CNNIndonesia TV, Jumat 12 November 2021. Dia menegaskan audit dilakukan karena menilai ada LSM yang telah menyebarkan informasi tidak benar terkait data deforestasi era Jokowi.

"NGO-NGO ini kita mau audit. Jadi jangan menyebarkan berita-berita yang enggak benar, ya. Saya udah bilang kita mau audit. Enggak bener dong kamu memberikan berita yang enggak benar," kata Luhut.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang akan mengaudit LSM tak memiliki dasar hukum. Namun jika LSM tersebut mendapatkan pendanaan dari luar negeri, mereka hanya memberikan laporan ke pemerintah.

"Bukan audit, tapi laporan dari LSM," kata Margarito kepada Liputan6.com, Selasa (16/11/2021).

Laporan itu berupa pemberitahuan mengenai kegiatan LSM yang diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri dan Bappenas RI. "Saya tidak terlalu jelas apa dasar hukumnya untuk pemerintah mengaudit LSM," katanya.

Amanat untuk menyerahkan laporan kepada pemerintah bagi LSM yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri, menurut Margarito, tertuang dalam Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas).

"Kalau enggak dapat dari luar negeri enggak apa-apa (tidak menyerahkan laporan). Apa yang mau diaudit," ujar dia.

Tapi jika LSM itu mendapatkan hibah pemerintah, lanjut Margarito, mereka wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban mengenai peruntukan dana hibah tersebut.

Margarito membaca semangat Luhut untuk mengaudit LSM lantaran pertarungan dengan orang-orang Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

"Itu yang paling dekat untuk diidentifikasi sebagai penyebab terbesar dari gagasan itu," tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, audit terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan mengancam iklim demokrasi di Indonesia. Menurutnya, ucapan Luhut tersebut tidak mempunyai landasan.

"Sudah enggak punya dasar hukum yang jelas, tapi jelas-jelas itu mengancam kebebasan publik. Iya mengancam demokrasi, bagaimana pejabat publik ngomong kewenangan yang tidak ada pada dirinya," ujar Ray kepada Liputan6.com, Selasa (16/11/2021).

Ray menilai, Luhut berusaha menggunakan pendekatan kekuasaan untuk menekan LSM yang selama ini dirasa kerap mengusiknya.

"Dia ngomong mau audit itu, dia ngerasa punya hak. Artinya dia pendekatannya pendekatan kekuasaan, bukan pendekatan hukum, bukan pendekatan demokrasi," terang Ray.

Gaya yang dipertontonkan Luhut, menurut Ray mempunyai watak Orde Baru. Di mana, kata dia, segala pernyataannya dianggap hukum.

Ray membaca motivasi Luhut untuk melakukan audit ke lembaga nonpemerintahan guna menekan lembaga tersebut. Sayangnya, niat itu tak memiliki landasan hukum.

"Motifnya yang bersangkutan kelimpungan sendiri (menghadapi LSM)" ucap Ray.

Menurut Ray, seharusnya Luhutlah yang wajib diaudit, bukan malah LSM. Karena, kata dia, Luhut merupakan bagian dari pemerintah.

"Yang wajib diaudit itu pemerintah dalam hal ini datanya Pak Luhut," tandasnya.