Anggota Komisi VII Ini Minta Pemerintah Masukan Vaksin Nusantara dalam Konsorsium Riset Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Pemerintah memasukan riset Vaksin Nusantara sebagai salah satu anggota Konsorsium Riset Covid-19. Menurutnya, Pemerintah perlu memberi kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat yang ingin berpartisipasi mengatasi pandemi Covid-19. Apalagi upaya yang dilakukan tim riset Vaksin Nusantara sudah memenuhi standar penelitian. 

"Konsorsium Riset Covid-19 perlu melibatkan tim riset Vaksin Nusantara untuk melengkapi platform pengembangan vaksin Merah Putih yang telah ada. Sehingga pengembangan Vaksin Nusantara ini menjadi sinergis dan optimal," kata Mulyanto dalam keterangan tulis, Kamis (17/6/2021).

Politikus PKS itu menambahkan, konsorsium Riset Covid-19 ini dapat menjadi payung ilmiah sekaligus scientific proof dalam pengembangan Vaksin Nusantara. Dengan demikian berbagai argumen filosofis keilmuan dan temuan teknis ilmiah yang muncul dapat dibahas secara objektif dalam konsorsium. Hal ini sesuai dengan fungsi konsorsium riset sebagai forum evaluasi dan koordinasi ilmiah riset Covid-19. 

"Ini solusi yang produktif, ketimbang membiarkan polemik soal Vaksin Nusantara di media sosial. Karena kalau dibiarkan hanya memunculkan sikap pro-kontra non ilmiah, dukung-mendukung oleh elit, yang akhirnya merembes masuk ke wilayah sosial politik. Ujung-ujungnya hanya menambah bising atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kan kontraproduktif," kata Mulyanto.

Selain itu, lanjut Mulyanto, kebersamaan dalam konsorsium riset akan membuat riset Vaksin Nusantara menjadi lebih akseleratif. Karena riset dilakukan melalui sinergi kelembagaan, SDM, jaringan, informasi ilmiah, sarpras dan dukungan pendanaan.  

"Jangan seperti sekarang ini, pengembangan Vaksin Nusantara berjalan sendiri tanpa bimbingan kelembagaan yang kokoh," ujarnya.

Tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat, komunikasi atas proses dan hasil riset Vaksin Nusantara menjadi tidak terkanalisasi dengan baik.

"Akibatnya terjadi debat publik di medsos dan mobilisasi dukung-mendukung secara politik. Ini tidak sehat dan menghabiskan energi kita," jelas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini: