Polemik POP, Pengamat: Mendikbud Harus Duduk Bersama Muhammadiyah, NU dan PGRI

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim berharap organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dapat kembali bergabung dalam POP. Hal tersebut bertujuan agar ormas tersebut bisa bekerja sama kembali disektor pendidikan.

 "Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Nadiem dalam siaran pers, Selasa 28 Juli 2020..

Nadiem menjelaskan organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi persyaratan pelaporan keuangan yang diperlukan untuk Bantuan Pemerintah. Tetapi pihaknya kata Nadiem tetap meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Nadiem menambahkan, yayasan Putera Sampoerna bersama Tanoto tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Organisasi Penggerak (POP). Dia menjelaskan yayasan tersebut menggunakan skema pembiayaan mandiri.

"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut,” kata Nadiem dalam siaran pers, Selasa 28 Juli 2020.