KPK Fokus Tangani 4 Sektor ini Demi Naikkan IPK

Calon Pimpinan KPK Nurul Ghufron Diuji Komisi III DPR — Capim KPK Nurul Ghufron menyampaikan pendapatnya saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Ghufron beralasan SP3 sewajarnya diterapkan KPK karena kemungkinan adanya kesalahan dalam penyidikan. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut pihaknya kini fokus menangani kasus dugaan korupsi di empat sektor. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK).

"KPK tetapkan empat fokus area KPK, yaitu korupsi di sektor bisnis, korupsi di sektor politik, korupsi yang dilakukan APH (aparat penegak hukum), dan korupsi pada pelayanan publik," ujar Ghufron di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020).

Ghufron berharap, dalam empat tahun masa kepemimpinannya, IPK Indonesia bisa meningkat menjadi 45 pada 2024.

Pada tahun 2019, IPK Indonesia diketahui memiliki skor 40, naik dua poin dari tahun sebelumnya yang hanya 38.

"Maka KPK mendorong indeks itu lebih tinggi, sehingga berkontribusi pada capaian IPK menjadi 45 di tahun 2024 nanti," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Komisi III DPR telah menyelesaikan seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima komisioner pun telah terpilih. Kelimanya adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron. Me...

2 dari 2 halaman

Mengacu Pada 5 Kebijakan Presiden

KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017 — Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Tak hanya fokus terhadap empat area pemberantasan korupsi hingga 2024, menurut Ghufron KPK juga akan tetap berpacu pada lima kebijakan presiden dalam menjalankan tugasnya.

"Lima kebijakan itu pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi termasuk di dalamnya omnibus law, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi," kat Ghufron.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
Kasus Korupsi
Nurul Ghufron