Sukses

Tekan Radikalisme, BPIP Minta Tes CPNS Soal Pancasila

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Haryono meminta agar tes CPNS tahun ini memasukan tes mengenai wawasan kebangsaan, khususnya Pancasila.

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Haryono meminta agar tes CPNS tahun ini memasukan tes mengenai wawasan kebangsaan, khususnya Pancasila.

Menurut dia, ini salah satu langkah menekan paham radikalisme masuk di tubuh ASN.

"Itu mulai semester kemarin tahun yang lalu kan sudah ada. Dan itu kan menarik yang lulus wawasan kebangsaan itu enggak lebih dari 20 persen. Berarti kan 80 persen pelamar CPNS itu enggak paham tentang minimal paham pengetahuan apalagi perilaku (wawasan kebangsaan tentang Pancasila)," kata Haryono di Merlyn Park Hotel, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Menurut dia, inilah tantangan bersama. Sehingga BPIP harus bersinergi dengan kementerian lain.

"BPIP harus bersinergi dengan kementerian lembaga lain untuk mengarusutamakan Pancasila itu," tutur Haryono.

Selain itu, kata dia, di dunia pendidikan, nilai-nilai Pancasila juga harus sudah diajarkan dari tingkatan PAUD.

"Kita juga kerja sama dengan Kemendikbud maupun Kemenristekdikti agar Pancasila mulai diajarkan sejak PAUD sampai dengan perguruan tinggi," pungkasnya.

 

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Banyak ASN Tak Suka Pancasila

Haryono mengatakan, dari beberapa hasil riset beberapa lembaga, banyak Aparatur Sipil Negara tak suka Pancasila.

Adapun ini disampaikannya usai memberikan pengarahan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Simpul Strategi Pembumian Pancasila, yang digagas oleh Kemendagri.

"Pengarusutamaan Pancasila di lingkungan publik, termasuk di pemerintahan itu juga relatif kurang. Maka berdasarkan hasil riset berberapa lembaga, itu kan teman-teman di ASN itu banyak yang tidak suka dengan Pancasila," kata Haryono.

Dia menuturkan, salah satu pemicunya lantaran sejak 1998 sampai 2016, Pancasila tidak diwajibkan dalam pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

"Ini kan tantangan. Kan lucu kalau sebagai Aparatur Negara kemudian dia sendiri tidak setuju dengan Pancasila. Karena Pancasila sebagai sebuah dasar negara itu sudah final, tapi kalau Pancasila sebagai sebuah cita-cita bangsa itu belum final," ungkap Haryono.

Menurut dia, imbauan yang dilakukan oleh para menteri atau pejabat elitnya belum cukup membuat para ASN ini mengingat akan pentingnya Pancasila.

"Kalau sekedar ingatkan, kan enggak bisa. Kita ambil contoh saja, seleksi ASN yang melibatkan seleksi Pancasila kan baru tahun yang lalu. Tahun sebelumnya tidak ada tes yang berkaitan dengan Pancasila untuk wawasan kebangsaan," jelas Haryono.

Selain itu, kata dia, dalam proses seleksi jabatan dari eselon ke atas, belum ada prosesnya menggunakan wawasan kebangsaan.

"Sehingga, orang yang di eselon IV mau ke eselon III, apakah proses seleksinya melibatkan nilai-nilai Pancasila. Ini juga tantangan kita," tutur Haryono.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.