PDIP Incar Kursi Kementan, Kemenkumham, dan Kemendes PDTT

Mantan Koruptor Bahas PKPU soal Larangan Eks Napi Kosupsi Nyaleg — Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu (kanan) dalam diskusi Forum Legislasi di Jakarta, Selasa (31/7). Diskusi tersebut membahas tema "Peraturan KPU (PKPU) Larang Eks Terpidana Korupsi, Apa Kabar Elite Parpol?". (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai permintaan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait jatah kursi kementerian adalah hal wajar. Menurutnya, sebagai partai pemenang, PDIP berhak meminta jatah lebih banyak dari partai koalisi lain.

"Itu sangat fair yah, walaupun itu tetap ditentukan oleh prerogatif Presiden (Jokowi) itu disampaikan secara terbuka. Partai (PDIP) pemenang iya wajar saja menyampaikan terbuka," kata Masinton di Denpasar, Bali, Jumat (9/8/2019).

"Itu dari keterbukaan Ibu Megawati, kepada Bapak Jokowi di forum kongres langsung disampaikan. Tidak perlu harus bisik-bisik minta ke Bapak Jokowi tapi Ibu Mega di dalam forum kongres terbuka langsung menyampaikan PDIP ingin tetap membangun pemerintahan ini dengan menteri yang banyak," ungkapnya.

Saat ditanya berapa idealnya menteri yang akan berada di dalam Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masinton hanya mengatakan kalau saat periode pertama PDIP mendapat lima menteri tinggal ditambah saja.

"Kalau sekarang ada lima yah. Kalau nambah, tinggal ditambah saja kan itu tergantung Presiden nambahnya berapa," imbuhnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Buka Kongres ke-5 PDIP, Megawati Soekarnoputri minta Jokowi agar kursi menteri lebih banyak untuk kadernya.

2 dari 2 halaman

3 Pos Menteri

Regulasi Pengawasan dan Penanganan Lombok — Anggota Komisi III Fraksi PDIP DPR Masinton Pasaribu), dan Ketua Komisi V Fraksi Partai Gerindra Farry Djemi Francis saat Diskusi Forum Legislasi di Jakarta, Selasa (21/8). (Liputan6.com/JohanTallo)

Masinton juga menjelaskan untuk menteri di bidang apa saja yang dinginkan PDIP, dia mengatakan yang terutama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Iya hukum, kalau kami berharap portofolio pertanian pedesaan yah PDIP. Karena di sana banyak konstituennya. Itu harap kita, tapi Presiden yang menentukan," ujarnya.