Sukses

Sekjen TKN: Tidak Semua Bisa Gabung ke Pemerintah

Sekjen TKN Hasto Kristiyanto mengungkapkan, saat ini pihaknya masih berkonsentrasi pada pengawalan penghitungan suara.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menilai terlalu dini menentukan koalisi untuk pemerintahan selanjutnya. Menurutnya, selama belum ada keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sikap politik saat ini masih membangun komunikasi guna mencairkan tensi pemilu 2019.

Setelah ada penetapan dari KPU, kata Hasto, barulah pihaknya akan menentukan sikap politik serta kerja sama dengan partai politik.

"Tidak semua bisa bergabung ke pemerintahan, dan sekali lagi ini pemilu belum lama senja, masih berkonsentrasi pada pengawalan perhitungan kursi. Konfigurasi politk yang sebenarnya setelah KPU menetapkan. Itu lah yang akan menentukan arah dan kerjasama kita ke depan," kata Hasto, Selasa (30/4/2019).

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan itu menuturkan TKN tidak menutup komunikasi seluruh partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai berlambang dua bulan sabit dan padi itu diketahui sebagai partner kukuh Gerindra dalam pencalonan capres-cawapres.

Namun demikian, Hasto menjelaskan dalam komunikasi politik untuk kemudian membentuk koalisi harus ada kesamaan visi, misi, daya dukungan partai politik terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu.

"Untuk koalisi pertimbangannya banyak aspek, rekam jejaknya, daya dukungnya terhadap konfigurasi politik yang memperkuat dukungan Jokowi-Amin tapi yang tidam kalah penting bedialog dengan ketum parpol," tukasnya.

 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Belum Ada Kesepakatan

Sementara itu menyinggung pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan capres petahana Jokowi, Hasto mengatakan belum ada kesepakatan apapun. Ia juga mengingatkan pertemuan itu, tidak otomatis sebagai indikator pembentukan koalisi baru dengan bergabungnya PAN.

"Jadi harus dibedakan upaya menciptakan komunikasi politik yang kondusif dengan upaya membangun sebuah koalisi, karena kalau dilihat, peta konfigurasi politik yang ada sekarang kekuatan 60,7 persen itu sudah dimungkinkan," tandasnya.

 

Reporter: Yunita Amalia

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.