Wakil Ketua MPR Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih Dalam Pemilu

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan amanah UU No. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sosialisasi dilakukan agar rakyat Indonesia tak hanya memahami keempat nilai-nilai luhur bangsa namun juga wajib mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian sehingga bangsa ini tetap menjaga persatuan dan hidup saling menghormati.

Untuk itulah pria yang juga menjadi Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu mendorong masyarakat menjadi warga negara yang menjalankan Empat Pilar MPR sehingga mampu berperan dan ikut andil dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

“Dengan sosialisasi, kita harapkan bisa menghadirkan Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa yang adil, makmur, berdaulat, gemah ripah lohjinawi, serta baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," tutur HNW ketika melakukan sosialisasi kepada warga Tebet, Jakarta Selatan, 20 Januari 2019.

Dalam acara yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Tebet, pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu lebih lanjut memaparkan, sebagai bangsa yang menganut paham demokrasi, Demokrasi Pancasila, diharap demokrasi yang ada digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Dalam demokrasi ada Pemilu," tuturnya.

Ia mengajak saat pesta demokrasi, Pemilu, semua menggunakan hak pilih yang telah dimiliki pada 17 April 2019, baik untuk memilih Presiden, anggota DPR, DPD, maupun DPRD. “Mari kita gunakan hak pilih kita, hak kedaulatan rakyat," ucapnya.

Dikatakan, hak memilih perlu digunakan sebab suara yang kita miliki menentukan masa depan bangsa. Hak yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 itu jangan sampai ditukar dengan uang, sembako, atau jangan sampai salah pilih karena tergoda dengan janji atau iming-iming dari para calon.

”Jangan sampai hak pilih kita tidak digunakan alias Golput," tegas Hidayat. Ditekankan olehnya, agar tidak Golput sebab cara seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. “Golput bukan solusi," ucapnya.

Tak hanya tak bisa memberi solusi namun cara seperti ini menurut alumni Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, bila Golput yang menang belum tentu sesuai dengan harapan bangsa Indonesia.

Dijelaskan dalam Pemilu yang diukur tidak hanya kualitas calon pemimpin namun juga banyaknya suara yang ikut berpartisipasi. “Sehingga siapapun mendapat suara yang banyak, ia akan menang," ujarnya.

Agar Pemilu yang digelar berkualitas maka diharapkan masyarakat pemilih pemimpin yang cinta Indonesia serta bisa membawa negara ini lebih baik dan maju. “Serta melindungi semua golongan," tegasnya.

(*)