Sukses

Bertemu di Istana, 31 Bupati Sampaikan Unek-Unek ke Jokowi

Presiden Jokowi mengungkapkan pertemuan dengan bupati kali ini beragam daerahnya. Mereka ada yang dari Sangihe, ada yang dari Papua, dari Aceh, Aceh Timur, dan Donggala.

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memfasilitasi pertemuan 31 bupati dengan Presiden Jokowi. Acara itu berlangsung di Istana Merdeka Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 12 November 2018.

Apkasi selaku organisasi yang lahir dari semangat otonomi daerah memiliki posisi strategis untuk menghubungkan antara kepentingan pusat dengan daerah.

Ketua Umum Apkasi, Mardani H Maming mengatakan, inisiatif mempertemukan bupati dengan Presiden dalam sebuah moment khusus merupakan pengalaman sangat berharga bagi para kepala daerah.

"Presiden ketemu dengan bupati memang sudah sering terjadi, terutama di acara-acara formal kepemerintahan. Namun bertemu tatap muka, bisa bersalaman, foto berdua dengan presiden secara eksklusif, bahkan bisa langsung ngobrol dengan Presiden tentu menjadi pengalaman tak terlupakan bagi para bupati," kata Mardani.

Dia menambahkan, pertemuan dengan Presiden ini tentu dimanfaatkan dengan baik para bupati dalam menyampaikan prioritas masalah yang dihadapi di daerah.

"Dengan berbicara langsung kepada bapak presiden, diharapkan masalah-masalah yang dihadapi para bupati di daerah bisa segera dicarikan solusi dan langsung ditindaklanjuti kementerian atau lembaga terkait," jelas dia.

Wakil Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas mengakui pertemuan ini sangat bermanfaat bagi bupati dalam menyelesaikan permasalahan yang tersumbat.

Dalam paparannya, Bupati Banyuwangi itu menilai Apkasi telah melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi sebanyak lima kali. Pertemuan itu perlu dipersiapkan sebaik mungkin. Hal ini mengingat waktu yang disediakan terbatas.

"Namun kami ingin seluruh bupati yang hadir kali ini bisa mengungkapkan unek-uneknya secara efektif dan efisien, kalau perlu para bupati bisa langsung mengungkapkan solusinya dan kementerian atau lembaga apa yang harus menindaklanjutinya," ujar Anas.

Dia mencontohkan pada pertemuan sebelumnya karena kehabisan waktu, salah satu bupati yang belum sempat bicara lantas punya ide menyelipkan coretan di secarik kertas untuk diserahkan kepada presiden. Dan seminggu kemudian langsung direspons dan diselesaikan pemerintah pusat.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jokowi Jelaskan Kondisi Ekonomi

Sementara itu, Presiden Jokowi mengungkapkan pertemuan dengan bupati kali ini beragam daerahnya. Di antaranya dari Sangihe, ada yang dari Papua, dari Aceh, Aceh Timur, dan Donggala.

Jokowi mengaku ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai kondisi ekonomi. Saat ini, kondisi ekonomi dunia pada posisi yang sulit dan tidak menguntungkan Indonesia.

"Kita tahu ada masalah-masalah ekonomi di Turki, Argentina, Brasil, Venezuela yang krisis sampai inflasinya ratusan persen. Kemudian perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda mereda," jelas dia.

Jokowi juga mengingatkan kondisi seperti itu harus diwaspadai para kepala daerah dan meminta berhati-hati karena gejolak ekonomi di sebuah negara, utamanya isu terutama Amerika-Tiongkok bisa berdampak ke negara lain.

Meski demikian Jokowi memberikan motivasi kepada para bupati bahwa kinerja ekonomi Indonesia dalam situasi sulit tersebut masih menunjukkan tren positif.

"Alhamdulillah patut kita syukuri bahwa kinerja ekonomi kita dalam situasi yang sangat-sangat sulit seperti ini saya kira informasi terakhir dari BPS kita tahu pertumbuhan ekonomi kita stabil dan menaik di triwulan ketiga, yaitu pada angka 5.17%," katanya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Apkasi, Remigo Yolando Berutu menerangkan salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan itu adalah kesiapan daerah dalam menerapkan Online Single Submission (OSS).

"Kami daerah telah siap seratus persen," ujar pria yang juga Bupati Pakpak Bharat ini.

Seperti diketahui, penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS ini akan memangkas banyak mata rantai birokrasi dan akan menjadikan seluruh perizinan dari pusat hingga ke daerah menjadi sebuah kesatuan.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.