Liputan6.com, Jakarta: Setelah menggelar rapat internal, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menunda rapat kerja (raker) dengan pemerintah. Penundaan tersebut dilakukan karena mayoritas anggota Dewan menginginkan hasil kajian tim independen soal pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipaparkan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh.
"Hasil kajian sudah diterima, tapi untuk pemaparan kami agendakan dengan menteri terkait. Jadi rapat ditutup sementara," ucap Ketua Komisi VII Teuku Riefky sembari mengetuk palu di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (8/3).
Sementara, Darwin juga meminta waktu kepada Komisi VII untuk mempelajari hasil kajian yang juga baru diterimanya kemarin. "Kami mohon waktu untuk sama-sama mempelajari hasil kajian, dan kita akan bertemu dalam waktu yang tidak lama," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi VII DPR terlibat adu argumen dan saling ngotot dalam rapat kerja dengan pemerintah soal pengaturan BBM bersubsidi di Gedung DPR RI, Jakarta. Sejumlah anggota Dewan menghendaki hasil kajian dipaparkan langsung Menteri ESDM, bukan oleh tim pengkaji Anggito Abimanyu [baca: Komisi VII Adu Argumen].(ADI/ANS)
"Hasil kajian sudah diterima, tapi untuk pemaparan kami agendakan dengan menteri terkait. Jadi rapat ditutup sementara," ucap Ketua Komisi VII Teuku Riefky sembari mengetuk palu di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (8/3).
Sementara, Darwin juga meminta waktu kepada Komisi VII untuk mempelajari hasil kajian yang juga baru diterimanya kemarin. "Kami mohon waktu untuk sama-sama mempelajari hasil kajian, dan kita akan bertemu dalam waktu yang tidak lama," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi VII DPR terlibat adu argumen dan saling ngotot dalam rapat kerja dengan pemerintah soal pengaturan BBM bersubsidi di Gedung DPR RI, Jakarta. Sejumlah anggota Dewan menghendaki hasil kajian dipaparkan langsung Menteri ESDM, bukan oleh tim pengkaji Anggito Abimanyu [baca: Komisi VII Adu Argumen].(ADI/ANS)