Polri Upayakan Satgas Anti-Money Politics Terbentuk Minggu Ini

Refleksi Akhir Tahun 2017, Kapolri Tito Karnavian Laporkan Kinerja Polri — Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi pemaparan saat refleksi akhir Tahun 2017 di Ruang Ruppattama Mabes Polri Jakarta, Jumat (29/12). Dalam refklesi akhir tahun, Kapolri menjelaskan kinerja kepolisian selama 1 tahun. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan segera merealisasikan pembentukan Satgas Anti Money Politics. Satgas itu diupayakan akan segera dibentuk pekan ini.

"Saya dengar Kabareskrim (Komjen Ari Dono Sukmanto) akan upayakan minggu ini membentuk satgasnya, anggaran sudah ada. Minggu depan mungkin kita undang KPK," kata Tito di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (9/1 /2018).

Tito menyebut bahwa rencana pembentukan satgas anti money politics sudah pernah dibahas bersama pimpinan KPK. Tim satgas sendiri akan diisi anggota Polri dan KPK.

"Teknisnya Kabareskrim yang nanti membentuk gabungan dari beberapa Polda. Setelah itu nanti akan kita undang ketua KPK karena ini kan pembicaraan dengan pimpinan KPK sebelumnya. Untuk datang dan nanti bagi tugas," terang Tito.

Untuk teknis tugas satgas anti money politics nanti, Tito menjelaskan satgas akan fokus pada penindakan di lapangan yakni operasi tangkap tangan (OTT).

"Satgas anti money politics utamanya nanti OTT. Misalnya, mohon maaf, ada yang bayar ke KPU, Bawaslu, kepala daerah yang masih menjabat, nggak jelas uangnya tapi dalam jumlah besar disawer-sawer itu pasti kita selidiki," terang Tito.

2 dari 2 halaman

Mulai Bekerja Januari 2018

Pembentukan satgas anti money politics sudah direncanakan sejak Desember 2017. Dalam mekanismenya, tim akan bekerja sama dengan KPK.

"Saya sudah sampaikan ke Ketua KPK, kita buat saja bersama. Satgas anti-Money Politics untuk pilkada," kata Tito dalam acara Laporan Akhir Tahun Kinerja Polri di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 29 Desember 2017.

Kata Tito, satgas itu akan dipimpin oleh Kabareskrim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto. Kemudian tim mulai bekerja pada Januari 2018.

"Setelah itu mulai Januari kita bergerak sama-sama. KPK dan Polri punya kemampuan," ucap mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Tito menegaskan Satgas anti-Money Politics dibutuhkan karena masih banyak kasus politik uang pada pelaksanaan pilkada. Menurut dia, hal itu diakibatkan oleh biaya tinggi untuk menjadi seorang kepala daerah.

Saksikan video pilihan berikut ini: