DPR Akan Bersuara ke Tiongkok Terkait Larangan Muslim Berpuasa

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya merasa prihatin terhadap sikap otoritas pemerintah Tiongkok yang melarang pegawai pemerintah, mahasiswa, anak-anak dan masyarakat di wilayah muslim Xinjiang berpuasa selama Ramadan. Pemerintah setempat sudah bertahun-tahun melarang muslim di Xinjiang yang mayoritas etnis Uighur untuk berpuasa.

Menurut Tantowi, agama merupakan hak dari setiap manusia yang ada di muka bumi. "Negara wajib melindungi hak rakyatnya untuk melaksanakan perintah agamanya. Pelarangan itu sungguh memprihatinkan," ungkap Tantowi ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Wakil Ketua Badan Kerjasama antar Parlemen (BKSAP) ini menuturkan, seharusnya ada pembicaraan antara pemerintah Indonesia dengan otoritas di Tiongkok.

"Pemerintah dan DPR akan berjalan bersamaan dalam komunikasi dengan Tiongkok tentang keprihatinan tersebut. Pemerintah dan DPR harus bersama-bersama menyuarakan keprihatinan ini ke Tiongkok," papar Tantowi.

Ia pun menegaskan, pembicaraan akan dilaksanakan segera dan juga akan dirapatkan di BKSAP. "Dalam minggu ini akan kami rapatkan di BKSAP," pungkas politikus Partai Golkar ini.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menyatakan perlu terlebih dahulu mengecek kebenaran informasi soal larangan puasa di Tiongkok tersebut.

"Kita harus mendapatkan alasan pemerintah setempat soal pelarangan itu kalau memang itu benar," ucap Maman.

Dan kalau memang benar ada larangan puasa di Tio, lanjut politisi PPP ini, maka pemerintah Indonesia harus mendorong pemerintah setempat untuk menghargai hak asasi manusia dalam beragama dan berkeyakinan.