Jokowi: Pengadaan Alutsista TNI Harus Transparan dan Akuntabel

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya di bidang Kementerian Polhukam untuk membangun kekuatan pertahanan.

Menurut Jokowi, pemerintah harus memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara terpadu baik di Angkatan Laut, Angkatan Darat, maupun Angkatan Udara dan juga Polri.

Hal ini disampaikan Jokowi ketika memimpin rapat terbatas tentang alutsista TNI di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, (3/12/2015). ‎

Jokowi mengatakan, saat ini hampir semua kepala negara berlomba-lomba memajukan teknologi pertahanannya. Karena itu, Jokowi juga ingin mengupayakan membangun postur pertahanan TNI makin kokoh, lengkap dan modern.

Untuk itulah Jokowi memberikan 4 arahan tentang alutsista tersebut.

Pertama, pengadaan alutsista harus sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan TNI.

"Yang tercantum dalam dokumen-dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, rencana strategis (renstra) pertahanan 2015-2019, dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan oleh KKIP,” ujar Jokowi.

Kedua, Jokowi menggarisbawahi bahwa proses pengadaan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Ketiga, pengadaan alutsista ini dilakukan untuk kemandirian industri pertahanan. 

Keempat, pengadaan alutsista ini harus memperkuat keterpaduan operasional antara sistem senjata antarmatra.

"Ini penting sekali. Kalau enggak terintegrasi, enggak ada keterpaduan, nanti akan berjalan sendiri-sendiri," ucap Jokowi.