Pramono: Naikkan BBM, Jokowi Berani Tanggung Risiko Tak Populer

Liputan6.com, Jakarta - Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung menilai keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini dapat menyebabkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kabinetnya kehilangan popularitas kepemimpinan.

"Kalau saya lihat apa yang dilakukan pemerintah dan Presiden Jokowi dengan menaikkan harga BBM di momen seperti ini dan jadi tidak populer dalam waktu dekat, ini risiko yang harus ditanggung," kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Namun ia memahami keputusan tersebut. Sebab, alasan pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM dalam masa pemerintahannya kurang dari 1 bulan karena bujet fiskal Indonesia sangat berat, sehingga kenaikan harga BBM menjadi pilihan.

Dengan kenaikan harga BBM di kondisi fiskal yang berat ini, menurut Pramono, tentunya akan membantu menyehatkan fiskal di masa yang akan datang. Sekaligus pengalihan subsidi BBM juga dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, menyehatkan masyarakat, dan membuat masyarakat cerdas. Dibandingkan selama ini subsidi tersebut tak tepat sasaran.

"Maka Pak Jokowi memutuskan di awal dan berani menanggung risiko berani mengumumkan sendiri, menurut saya inilah pemimpin," tegas Pramono.

Ia pun meminta agar kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sebesar Rp 2.000 oleh pemerintah tak dilihat dari sudut pandang politis. Namun, sebaiknya dilihat secara ekonomi.

"Mengenai kenaikan BBM, saya melihat persoalan itu bukan persoalan politik. BBM harus dilihat dari kacamata anggaran secara keseluruhan dan fiskal secara keseluruhan," pungkas Pramono Anung. (Ans/Mut)