Sukses

Ini Alasan PPP Menolak Pilkada Langsung

Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara terbuka menolak pemilihan umum kepala daerah (pilkada) langsung oleh rakyat. Kalangan partai berlambang Kabah ini juga menyetujui jika sistem pilkada melalui DPRD. Sebab menurut PPP, pilkada langsung itu sesuai dengan Pancasila, yakni sila ke-4.

"Pilkada tak langsung bukanlah kemunduran demokrasi, melainkan pengejawantahan murni sila ke-4 Pancasila‎ (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan)," kata Sekjen PPP Romahurmuziy dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Politisi yang akrab disapa Romi itu berujar, PPP memang telah berkomitmen mendorong pilkada tak langsung sejak Mukernas II PPP di Medan, Sumatera Utara pada Januari 2012. Bahkan menurut dia, PPP mengusulkan moratorium pilkada langsung dan kembali ke pilkada tak langsung, ada sejumlah catatan PPP terkait kelemahan pilkada langsung.

"Berkelindan (bercampur-baur) dengan high cost politics (politik berbiaya tinggi), sehingga hanya calon bermodal besar yang eligible (layak)," ujar dia.

Romi menambahkan, PPP menilai 9 tahun pilkada langsung telah mengantarkan 292 atau 60% kepala daerah bermasalah secara hukum. Sedangkan sebelumnya, 60 tahun pilkada tak langsung tidak banyak persoalan hukum berarti. Nepotisme juga menjadi efek dari Pilkada langsung.

"Pilkada langsung rawan money politics (politik uang). Akibatnya, bukan merit system (sistem kecakapan) yang mendorong munculnya calon berkualitas. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang‎," beber Romi.

Masih menurut Romi, pilkada langsung juga dinilai rawan politik balas budi. Hanya ia menambahkan, desa-desa dengan kemenangan kepala daerah terpilih saja yang umumnya mendapat perhatian program pembangunan lebih. Padahal kepala daerah terpilih harus bekerja untuk seluruh rakyatnya.

"Pilkada langsung rawan konflik horisontal, sebagaimana selama ini berlangsung. Karenanya usulan pilkada tak langsung bukanlah hal baru, apalagi bukan karena Koalisi Merah Putih. Alhamdulillah pada akhirnya banyak fraksi yang belakangan sejalan dengan pikiran PPP‎," tandas Romi.

Baca juga:

Dukung Pilkada Tak Langsung, Koalisi Merah Putih Dinilai Panik
Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD
Perludem Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD
Kepala Daerah Dipilih DPRD Dinilai Langgar Konstitusi