Soal Gerakan Sholat Dikaitkan Zulhas Dukung 02, MK: Sudah Ditangani Bawaslu
Hakim MK menanggapi soal candaan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas perihal gerakan sholat yang dikaitkan dengan arah dukungan Pilpres 2024.
MK Sebut Permohonan Diskualifikasi Prabowo-Gibran dari Pilpres 2024 Tidak Beralasan Hukum
Hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menjawab permohonan capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk mendiskualifikasi pacangan nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan Pilpres 2024, MK: Sudah Sesuai UU
Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pilpres 2024 atas gugatan yang dilayangkan capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
MK Tidak Temukan Bukti Jokowi Cawe-Cawe dalam Pencalonan Gibran
Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pilpres 2024.
MK Sebut Tak Ada Masalah Gibran Rakabuming Raka Maju Pilpres 2024
Hakim mengatakan, pihak Anies-Muhaimin mempermasalahkan dugaan adanya pelanggaran oleh KPU lantaran menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023.
MK Sebut Dalil Nepotisme Jokowi Terhadap Pencalonan Gibran di Pilpres 2024 Tak Meyakinkan
Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.
Hakim MK Arief Hidayat: Dalil Mendiskualifikasi Paslon 02 Tidak Beralasan Menurut Hukum
Hakim MK Saldi Isra menyatakan pihaknya berwenang mengadili perkara tersebut dan membantah argumen Termohon, dalam hal ini pihak capres dan cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hakim Saldi Isra: MK Bukan Keranjang Sampah, Jadi Tumpuan Selesaikan Masalah Penyelenggaraan Pemilu
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi atau Wakil Ketua MK Saldi Isra menegaskan, tidak tepat jika MK dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024).
Hakim MK Ingatkan DPR Tidak Boleh Lepas Tangan dari Pemilu
Hal itu dikatakan Saldi Isra dalam pertimbangan Hakim MK untuk gugatan PHPU yang diajukan oleh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
MK Tegaskan Berwenang Adili Sengketa Pilpres 2024, Singgung Kerja Bawaslu dan DPR
Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.