Delvira Hutabarat

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Kementerian Negara sebagai RUU usulan inisiatif DPR.

Pandangan mini Fraksi PDIP menyatakan setuju atas Rancangan Undang-undang (RUU) Kementerian Negara menjadi RUU inisiatif DPR.

Chico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur. Bahkan, pelaku tidak hanya peserta pemilu melainkan juga oknum pemerintahan.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan semua layanan untuk jemaah haji asal Indonesia di Arab Saudi sudah siap, termasuk mengenai penginapan dan akomodasi.

DPR dan Pemerintah diam-diam memuluskan pengesahan RUU MK. Pembahasan tingkat I revisi keempat UU MK ini dilakukan secara 'senyap' di masa reses DPR.

Draf RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau RUU MK telah diterima Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Itulah top 3 news hari ini.

Menurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, hal itu adalah pembahasan revisi UU MK merupakan wewenang DPR selaku pembentuk undang-undang.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) RI Supratman Andi Agtas mengatakan, progres atau pembahasan revisi UU Kementerian Negara bergantung pada persetujuan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI langsung membahas soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Pembahasan tersebut mengacu pada keputusan MK nomor 79/PUU-IX/2011.