Prabowo Berikan BPJPH Kuota 1,35 Juta Sertifikasi Halal Gratis 2026 bagi UMK

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan kuota 1,35 juta Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada 2026 bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Program ini dijalankan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai bentuk fasilitasi pemerintah menjelang penerapan Wajib Halal Oktober 2026.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan mengatakan pembukaan kuota SEHATI 2026 merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat melalui ketersediaan produk halal sekaligus memberikan kemudahan sertifikasi bagi UMK agar lebih berdaya saing.

“Alhamdulillah, mulai hari ini pelaku usaha mikro dan kecil sudah bisa kembali mendaftar produknya untuk disertifikasi halal secara gratis menggunakan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis yang kami siapkan tahun ini. Bagi UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal self declare, silakan bersegera memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” ujar Ahmad Haikal Hassan—akrab disapa Babe Haikal—di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Ia menambahkan, pembukaan kuota SEHATI 2026 juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi kewajiban halal pada Oktober 2026. “Pembukaan kuota SEHATI ini juga menyambut Wajib Halal Oktober 2026,” katanya.

Babe Haikal menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas dukungan terhadap penguatan sektor UMK. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas terwujudnya program SEHATI tahun 2026 ini, sebagai afirmasi nyata pemerintah bagi penguatan sektor UMK yang berperan penting bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

Menurutnya, program SEHATI memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku UMK. Pertama, UMK mendapatkan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang saat ini berjumlah lebih dari 111 ribu orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Kedua, UMK tidak dipungut biaya dari proses pengajuan hingga terbitnya sertifikat halal.

Selain itu, sertifikasi halal gratis mendorong pelaku UMK lebih tertib administrasi. Dengan sertifikat halal, produk UMK juga memiliki nilai tambah ekonomi dan daya saing yang lebih kuat, sehingga berpeluang memperluas pasar dan meningkatkan omzet.

“Dengan bersertifikat halal, UMK kita menjadi lebih tertib halal. Ini adalah kunci untuk kita menjadi pusat halal dunia,” tegasnya.

Untuk mengoptimalkan program SEHATI, BPJPH berkoordinasi dengan Balai dan Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan program mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026, yang dapat diunduh melalui situs resmi BPJPH.

BPJPH juga berkoordinasi dengan Komite Fatwa Produk Halal sebagai bagian dari ekosistem layanan sertifikasi halal skema self declare.

Pelaku UMK yang ingin mengikuti program SEHATI 2026 dapat mendaftarkan produknya melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) pada laman PTSP Halal, sesuai ketentuan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025.