Sukses

Ahok: Biaya Pemilu Mahal? Pak Jokowi Tak Keluar Duit Tuh

Liputan6.com, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok menilai alasan untuk mengubah mekanisme pemilihan Kepala Daerah, tidak sesuai logika. Sebab pemerintah menyebut biaya Pilkada yang langsung dipilih rakyat selama ini cukup besar, maka disarankan agar kepala daerah melalui DPRD saja untuk menghemat dana.

"Alasannya biayanya mahal karena mesti nyogok rakyat. Lu aja bego mau nyogok rakyat. Jokowi-Ahok kagak nyogok tuh, tapi bisa kepilih di Jakarta lagi. Terbukti Pak Jokowi bisa jadi presiden kagak keluar duit juga," ucap pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu di Balaikota Jakarta, Senin (8/9/2014).

Ahok menilai, mahalnya biaya kampanye Pilkada karena calon kepala daerah hanya berpikir bagaimana menyogok rakyat agar terpilih. Padahal jika memang ia memiliki prestasi, rekam jejak yang baik, dan kompetensi, menurut Ahok, tak perlu mengeluarkan biaya besar.

Tak hanya masyarakat, jika seseorang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, juga harus membayar partai yang mengusungnya.

"Kami nggak bayar. Kalau kamu memang hebat, calon independen dong. Kan bisa. Jadi nggak ada alasan. Yang paling baik adalah kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat," jelas Ahok.

Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, saat ini sedang dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri. Namun masih menjadi pro kontra kerena fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sepakat pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sedangkan, Fraksi PDI-P, Hanura, dan PKB tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermasnyah mengungkapkan, selain masalah biaya pemilu yang mahal, dipilihnya kepala daerah oleh rakyat membuat pemerintahan menjadi tidak efektif karena kurangnya koordinasi antara gubernur, bupati dan wali kota.

"Nah sekarang bupati dan wakilnya itu sulit dikoordinasi oleh gubernur, dia merasa dipilih langsung oleh rakyatnya. Padahal dia harusnya ada koordinasi dan diawasi oleh gubernur," ujar Djohermansyah. (Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.