Pengamat: Cegah Rusuh, Polri Harus Tegas Sterilkan Gedung KPU

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis melihat ada potensi kericuhan saat pengumuman pemenang Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli. Potensi itu diduga disebabkan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan dalam proses rekapitulasi suara dan penetapan pemenang oleh KPU.

"Kalau saksi yang datang ke Imam Bonjol (Kantor KPU) tidak punya surat atau tanda pengenal, polisi harus keluarkan. Hanya saksi yang diberi tugas atau tim kampanye nasional, di luar itu tidak bisa," ungkap Margarito di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Menurutnya, berkaca pada pelaksaanaan pilkada di banyak daerah, yang kerap terjadi adalah banyaknya pihak yang tak berkepentingan hadir di tempat rekapitulasi suara.

"Berdasarkan pengalaman di tiap pilkada yang begini ini yang ribut. Saran saya ke polisi, pastikan yang masuk ke ruang rekapitulasi adalah tim kampanye nasional. Polisi harus tegas mengeluarkan yang tak jelas," tambahnya.

Margarito mengatakan, sebaiknya yang masuk ke dalam ruang rekapitulasi suara di KPU hanya 33 orang yang mewakili tiap provinsi di Indonesia. Sebab, rekapitulasi saat ini adalah integrasi suara dari tiap provinsi.

"Suara yang nanti dihitung tidak kurang dan lebih dari suara provinsi di Indonesia. Pada rekap di tingkat nasional kalau mau hadir, tidak lebih 33 orang masing-masing pasangan. Ngapain banyak-banyak orang. Yang rekap di tingkat provinsi yang hadir, karena mereka tahu betul masalahnya," paparnya.

Margarito juga menuturkan, pilpres ini lebih baik, karena kesalahan di tingkat kabupaten/kota langsung diperbaiki. Dengan demikian, rekapitulasi suara nasional harusnya tidak ada masalah krusial.

"Di Jakarta misalnya pada beberapa tempat ada PSU (pemungutan suara ulang), itu artinya kekeliruan dilakukan koreksi. Jadi salah langsung koreksi, lalu di nasional, Anda mau apa? Bikin ribut?" tandas Margarito. (Mvi)