Pemilu Rawan Kecurangan, Kapolri: Ini Diawasi

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan perlu antisipasi adanya kecurangan pemilu 2014 ini. Hal itu diketahuinya setelah mendengar keluhan dari beberapa elite partai politik yang mengingatkan terjadinya potensi kecurangan pemilu.

"Memang hampir semua partai mengatakan akan terjadi (potensi) kecurangan, seperti statemen di beberapa media. Ini agar diawasi. Kita bersama-sama perlu mengawasi agar tidak terjadi kecurangan," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/4/2014).

Meski demikian, dirinya menyakini penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum sangat independen. Meski dia mendorong KPU agar dalam pelaksanaan pemilu benar-benar berada pada posisi netral.

"Sehingga (potensi) kecurangan itu betul-betul dieliminir," ungkap dia.

Dirinya tak menampik adanya pernyataan dari parpol bahwa kecurangan itu akan dilakukan seperti oleh pemerintah. Namun, semua partai itu ada di pemerintahan, termasuk gubernur, menteri dan lainnya.

Karenanya, ia mengajak Bawaslu, Panwaslu, KPU, pers, LSM untuk sama-sama mengawasi agar kecurangan itu bisa dieliminir.

"Bila perlu anggota saya, saya turunkan ke TPS, walau itu tidak cukup," cetus dia.

Ia pun mengaku sudah perintahkan anggotanya memfoto hasil perhitungan suara di masing-masing TPS. Menurutnya, data itu digunakan sebagai catatan ketika ada persoalan hukum.

"Saya instruksikan potret, kalau handphonenya ada kamera. Kalau tidak ada kamera, tidak bisa juga. Ini minimal supaya ada catatan, saat ada persoalan hukum anggota saya tahu," ungkap dia.

Meski begitu, ada upaya kelompok tertentu yang mengajak untuk tidak memilih atau golput dengan menyebarkan SMS agar pemilu gagal. Ia pun mengklaim Polri sudah memonitor siapa dan darimana sumbernya.

"Mudah-mudahan tidak sampai gagalkan pemilu. Sehingga masalah seperti ini tidak mengganggu masyarakat untuk menggunakan hak pilih," ujarnya.

Untuk itu mantan Kapolda Jawa Barat itu semua dapat menjaga agar hasil pemilu kali ini ril dan berkualitas. Baik dari aspek penyelenggaraan maupun hasilnya.

"Jangan ada intimidasi orang tertentu di TPS sehingga orang memilih bukan karena pilihannya. Memilih harus menggunakan hati masing-masing pure, tidak dipengaruhi politik uang, ancaman maupun intimidasi," tegasnya.