Hampir Seluruh Penduduk Terlindungi JKN, BPJS Kesehatan Fokus Jaga Mutu Layanan di 2026

Liputan6.com, Jakarta - BPJS Kesehatan mencatat berbagai capaian penting dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2025. Mulai dari peningkatan cakupan kepesertaan, penguatan kerja sama dengan fasilitas kesehatan, hingga pengakuan atas tata kelola organisasi, seluruh capaian tersebut menjadi fondasi dalam menjaga keberlanjutan program memasuki tahun 2026.

Hingga 30 November 2025, jumlah peserta Program JKN tercatat mencapai 283.096.765 jiwa, atau setara dengan 98,75 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia telah terlindungi jaminan kesehatan.

Dukungan pemerintah daerah juga terus menguat, dengan 29 provinsi serta 367 kabupaten/kota telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak.

"Keberlanjutan Program JKN tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dalam kebijakan dan dukungan regulasi, komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kepesertaan, serta kedisiplinan masyarakat dalam menjaga keaktifan sebagai peserta. Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan," ujar Ghufron.

Tahun 2025 juga menandai 12 tahun perjalanan Program JKN sebagai bagian penting dari sistem kesehatan nasional.

Selama lebih dari satu dekade, JKN telah memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Melalui JKN, peserta dapat mengakses layanan rawat jalan, rawat inap, hingga tindakan medis spesialistik tanpa harus menanggung biaya pelayanan kesehatan secara langsung.

Dari sisi penyelenggaraan layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan fasilitas kesehatan.

Hingga akhir November 2025, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 33.533 fasilitas kesehatan, yang terdiri dari 23.667 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.177 rumah sakit, serta 6.689 sarana penunjang seperti apotek, laboratorium, dan optik.

"Fasilitas kesehatan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan Program JKN. Komitmen faskes dalam memberikan layanan sesuai standar dan prinsip kendali mutu serta kendali biaya menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan program," kata Ghufron.

Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan juga meraih 27 penghargaan nasional dan internasional. Penghargaan tersebut mencerminkan kinerja organisasi dalam pengelolaan program jaminan sosial kesehatan, termasuk penguatan tata kelola dan transparansi layanan publik, salah satunya melalui apresiasi di bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Di tingkat global, BPJS Kesehatan terus memperluas jejaring kerja sama internasional. Sepanjang 2025, lembaga ini menjalin delapan kerja sama internasional, termasuk dengan University of Thessaly, Yunani, untuk penguatan riset dan pemanfaatan teknologi analitik serta machine learning dalam pencegahan kecurangan.

BPJS Kesehatan juga dipercaya memimpin penyelenggaraan Regional Social Security Forum (RSSF) Asia Pasifik 2027 bekerja sama dengan International Social Security Association (ISSA).

Memasuki 2026, BPJS Kesehatan memandang periode ini sebagai fase krusial. Fokus strategi diarahkan pada keberlanjutan Dana Jaminan Sosial, retensi dan reaktivasi peserta, peningkatan akses dan mutu layanan, serta penguatan tata kelola dan efektivitas biaya.

Seluruh langkah tersebut akan didukung melalui transformasi digital dan penguatan program anti-kecurangan, demi memastikan Program JKN tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.