Kemenko PMK: Perlindungan Perempuan dan Anak Harus Hadir dalam Situasi Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Perlindungan perempuan dan anak harus diperkuat tidak hanya di ruang sosial dan digital, tetapi juga dalam situasi bencana yang tengah berulang di berbagai daerah.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum, dalam Cycling Tour (tur sepeda) kampanye 16 Days of Global Activism Against Gender-Based Digital Violence di Jakarta, Sabtu, 6 Desember 2025.

Dalam kesempatan itu, deputi yang akrab disapa Lisa mengajak peserta mengheningkan cipta bagi para korban bencana di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa setiap kejadian bencana membuka kembali fakta bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan, termasuk terhadap risiko kekerasan digital yang meningkat pada masa krisis.

“Setiap bencana selalu menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan,” ujar Lisa.

Di luar situasi bencana pun mereka tetap rentan terhadap kekerasan fisik dan kekerasan digital. Mengingat, risiko eksploitasi, perundungan, dan pelecehan meningkat, termasuk di ruang daring.

Lisa menjelaskan bahwa pemerintah kini mendorong Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang memperkuat pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban secara terpadu. Gerakan ini melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat, serta mitra pembangunan internasional seperti Uni Eropa.

“Gerakan ini bukan sekadar dokumen kebijakan, tetapi panggilan bagi seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama. Perlindungan perempuan dan anak harus hadir dalam situasi damai maupun saat bencana, baik di ruang fisik maupun ruang digital,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menegaskan pentingnya solidaritas lintas negara dalam menghadapi kekerasan digital terhadap perempuan dan anak. Ini dinilai sebagai isu global yang semakin menonjol saat terjadi bencana atau kondisi darurat kemanusiaan.

“Setiap pesepeda mewakili komitmen untuk bertindak untuk menumbuhkan rasa hormat, memastikan ekosistem digital yang aman, dan mendengarkan aspirasi perempuan secara daring maupun luring. Kami bangga dengan terjalinnya kerja sama erat antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa dalam mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi tantangan bersama,” ujar Chaibi.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian advokasi yang lebih luas. Sehari sebelumnya, para pakar berkumpul di Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk berbagi wawasan mengenai kekerasan digital berbasis gender, sekaligus memperkuat peran mahasiswa dan calon praktisi hukum dalam penanganan isu ini.

Kemenko PMK menegaskan bahwa kolaborasi internasional ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa perempuan dan anak tetap terlindungi, terutama di tengah meningkatnya intensitas bencana yang membawa risiko berlapis, termasuk di ruang digital.

Lisa berharap, gerakan bersama ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, memperluas edukasi digital, dan memastikan ruang daring yang aman, inklusif, serta beradab.

Hadir dalam agenda tersebut, sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga, berbagai delegasi Uni Eropa, negara-negara anggota EU, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas Bike to Work Indonesia.

Terdapat kurang lebih 300 peserta hadir dengan bersepeda membawa bendera bertema Unite to End Digital Violence against All Women and Girls sebagai simbol gerakan lintas negara melawan kekerasan digital.