JKN Capai UHC Dalam 10 Tahun, Bos BPJS Kesehatan: Lebih Cepat dari Korea Selatan

Di kesempatan yang sama, Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi mengatakan bahwa pemerintahan mendatang bakal terus melanjutkan program JKN.

"JKN bagian dari keberlanjutan, jadi bukan hanya IKN yang harus dilanjutkan tapi JKN pasti, pasti dilanjutkan," kata Hasan Nasbi.

Ia juga mengatakan bahwa anggaran BPJS Kesehatan di pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berubah tetap di angka Rp40 triliun. Namun, menurutnya hal itu bakal bisa disesuaikan.

"Menurut saya terbukalah nanti ada adjusment atau penyesuaian, karena ini bagian komitmen dari pemerintahan kita yang keberlanjutan ini, untuk meneruskan Jaminan Kesehatan Nasional," katanya lagi.

Jelang pemerintahan yang baru, Ghufron mengatakan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. Diantaranya penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN.

“Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun," kata Ghufron.

Terkait hal itu, BPJS Kesehatan menyosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi.