Menlu Tegaskan Politik Luar Negeri RI Tak Bergantung pada Selera Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir menegaskan pergantian pemimpin di Kementeria Luar Negeri (Kemlu) tidak akan mengubah arah politik luar negeri Indonesia. Konstitusi dan kepentingan nasional tetap menjadi kompas diplomasi Indonesia di tengah dunia yang semakin tidak menentu.

Arrmanatha mengatakan, arah politik luar negeri Indonesia tidak ditentukan oleh selera pribadi seorang menteri, melainkan berlandaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memuat tujuan bernegara, mulai dari melindungi segenap bangsa hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri luar negeri, melainkan konstitusi," kata Arrmanatha. d kantor Kemlu, Senin (12/10/2026).

Menurut dia, empat tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi landasan yang tidak berubah sejak Indonesia merdeka pada 1945. Prinsip tersebut menjadi dasar diplomasi Indonesia atau principled diplomacy.

Di tengah situasi global yang semakin tidak menentu, Arrmanatha menilai konsistensi justru menjadi semakin penting. Ketika berbagai hal berubah dengan cepat, Indonesia harus tampil sebagai mitra yang dapat dipercaya dan diandalkan.

"Di dunia yang serba tidak pasti, Indonesia harus menjadi kepastian," ujarnya.

Dia menegaskan, konsistensi bukan berarti bersikap kaku, melainkan memastikan Indonesia dapat dipercaya dalam perkataan maupun tindakan.

"Negara yang konsisten akan dipercaya dan negara yang dipercaya akan diandalkan. Kepercayaan itu ialah modal diplomasi yang paling mahal yang telah kita bangun bertahun-tahun," kata Arrmanatha.

Arrmanatha menjelaskan, diplomasi Indonesia akan selalu berpijak pada kepentingan nasional dan harus memberikan manfaat bagi rakyat. Dalam menjalankannya, prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi jangkar utama.

Indonesia, kata dia, tidak terikat pada aliansi mana pun dan tidak memilih blok. Sebaliknya, Indonesia berupaya menjalin hubungan baik dengan semua negara tanpa mengabaikan prinsip dan kepentingan nasional.

"Kita negara cinta damai, ingin berteman dengan semua negara seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, sejuta kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," ujarnya.

Meski demikian, Arrmanatha menegaskan bahwa sikap terbuka terhadap semua negara bukan berarti Indonesia akan diam ketika kepentingan nasional terganggu.

Dia memastikan Indonesia akan tetap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diganggu.

"Bebas, tapi tidak diam. Aktif, tapi tidak ikut-ikutan. Dengan cara itulah Indonesia membangun reputasi sebagai bridge builder dan peacemaker. Dan peran itu akan terus kita jalankan," kata Arrmanatha.

Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya menjadi jembatan di tengah perbedaan dan berkontribusi dalam upaya menciptakan perdamaian, bukan memperbesar persoalan.