Laporan AS Sebut Kebebasan Beragama di China Masih Buruk pada 2025

Liputan6.com, Washington D.C - Laporan terbaru dari U.S. Commission on International Religious Freedom menyimpulkan bahwa kondisi kebebasan beragama di China tetap “sangat parah” sepanjang 2025, dengan otoritas terus melakukan represi luas terhadap komunitas keagamaan dan memperluas tekanan hingga ke luar negeri.

Laporan tahunan yang dirilis pada 4 Maret itu menggambarkan sistem di mana aktivitas keagamaan dikontrol ketat, sementara ekspresi keimanan independen berada di bawah pengawasan negara yang berkelanjutan.

Menurut laporan tersebut, individu dan pemimpin agama yang menolak mengikuti kerangka yang ditetapkan Chinese Communist Party menghadapi berbagai bentuk hukuman, mulai dari intimidasi, denda besar, penahanan, kerja paksa, pendidikan ulang politik, penghilangan paksa, pemenjaraan hingga penyiksaan.

USCIRF menyatakan tindakan keras ini berdampak pada berbagai kelompok agama dan mencerminkan kebijakan untuk memastikan seluruh praktik keagamaan berada di bawah otoritas negara.

Wakil ketua komisi, Asif Mahmood, mengatakan pemerintah China telah memperdalam kampanye terhadap komunitas agama yang beroperasi di luar struktur resmi. Tekanan meningkat terhadap organisasi keagamaan yang menolak registrasi atau pengawasan negara.

Komisioner Maureen Ferguson menyebut tindakan tersebut sebagai “menyeluruh” dan “sistematis”, mencakup berbagai komunitas di sejumlah wilayah dan tradisi.

Kelompok yang terdampak meliputi Muslim Uyghur di Xinjiang, praktisi Falun Gong, umat Buddha Tibet, jemaat Katolik bawah tanah, serta gereja Protestan independen. Skala represi ini disebut sejalan dengan kebijakan “sinisasi” agama, yang mengharuskan ajaran dan struktur organisasi keagamaan selaras dengan ideologi negara.

Laporan juga menyoroti penindakan terhadap gereja Protestan “rumah” yang tidak terdaftar. Sejumlah pemimpin dan jemaat dilaporkan ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara sepanjang tahun lalu.

Salah satu kasus yang disorot adalah pemenjaraan Ezra Jin, pendiri Zion Church, yang menjadi perhatian kelompok pemantau hak asasi manusia. Otoritas menuduh gereja independen melanggar regulasi, meski kritikus menilai aturan tersebut kerap digunakan untuk membubarkan komunitas yang tidak tunduk pada negara.

Laporan juga mencatat penahanan terhadap lansia. Seorang praktisi berusia 87 tahun mulai menjalani hukuman 3,5 tahun pada 2025, sementara individu lain berusia 70 hingga 90-an juga dilaporkan dipenjara.

Perhatian khusus diberikan pada penindasan terhadap Falun Gong, yang dilarang sejak 1999 setelah dianggap ancaman oleh pemerintah.

Data dari Falun Dafa Information Centre menyebut jutaan praktisi telah ditahan selama bertahun-tahun, dengan ribuan dilaporkan meninggal akibat penyiksaan dalam tahanan. Salah satu kasus adalah Zhao Yungu, pekerja pabrik pensiunan berusia 87 tahun dari Harbin, yang mulai menjalani hukuman panjang pada 2025.

Kasus lain mencakup praktisi berusia 72 tahun yang dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, serta tahanan berusia 90 tahun yang dilaporkan mengalami perlakuan tidak manusiawi.

Laporan juga menyoroti perkembangan di Hong Kong, termasuk penjatuhan hukuman terhadap tokoh pro-demokrasi dan aktivis Katolik Jimmy Lai, yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada Februari.

Menurut komisioner Ferguson, hukuman panjang terhadap tahanan lansia secara efektif setara dengan hukuman seumur hidup.

USCIRF menekankan dimensi global dari upaya pemerintah China, termasuk apa yang disebut sebagai “represi transnasional”. Metode yang digunakan meliputi pengawasan, tekanan diplomatik, hingga operasi terselubung untuk memantau dan mengintimidasi komunitas di luar negeri.

Kasus di Australia, Switzerland, dan Turkey menunjukkan dugaan pemantauan terhadap komunitas Uyghur, Tibet, dan Buddha. Di Amerika Serikat, mantan polisi New York Michael McMahon dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena bertindak sebagai agen tak terdaftar pemerintah China dalam program “Operation Fox Hunt”. 

Laporan juga mencatat upaya mengganggu pertunjukan Shen Yun Performing Arts, kelompok seni berbasis di New York yang didirikan praktisi Falun Gong. Sejumlah ancaman dilaporkan muncul untuk menggagalkan pertunjukan mereka di berbagai negara.

Rilis laporan ini bertepatan dengan rencana kunjungan Donald Trump ke China pada 31 Maret hingga 2 April, di mana ia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Isu kebebasan beragama diperkirakan menjadi bagian dari pembahasan hubungan bilateral.

Anggota DPR AS Brad Sherman menegaskan kebebasan beragama merupakan nilai fundamental Amerika Serikat dan harus tetap menjadi fokus dalam diplomasi. 

Isu HAM yang terus berlanjut

USCIRF mendesak pemerintah AS untuk memprioritaskan investigasi terkait represi lintas negara dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk mengatasinya.

Temuan ini menegaskan bahwa kebebasan beragama tetap menjadi isu utama dalam hubungan China dengan komunitas internasional, dengan kontrol terhadap ekspresi keagamaan menjadi bagian penting dari tata kelola negara.