PM Jepang Turun Tangan soal Antrean Toilet Perempuan di Gedung Parlemen, Kok Bisa?

Liputan6.com, Tokyo - Perdana menteri Jepang bergabung dengan lebih dari 50 legislator perempuan lainnya untuk mendorong penambahan jumlah toilet perempuan di parlemen. Mereka menilai, meningkatnya jumlah perempuan di lembaga legislatif dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan antrean panjang di kamar mandi.

Masalah ini muncul karena saat ini hanya tersedia dua bilik toilet perempuan yang digunakan oleh 73 anggota perempuan di House of Representatives, majelis rendah parlemen Jepang yang masih didominasi laki-laki. Kondisi tersebut disampaikan dalam sebuah petisi yang diajukan para anggota parlemen perempuan pada 12 Desember.

Perdana menteri perempuan pertama Jepang, Sanae Takaichi, yang terpilih tahun lalu, termasuk di antara 58 anggota parlemen yang mendukung petisi tersebut. Menurut Partai Demokrat Konstitusional (CDP), dukungan datang dari anggota lintas tujuh partai politik serta kelompok independen.

"Menjelang sidang pleno, jumlah legislator perempuan yang mengantre di depan toilet perempuan benar-benar sangat banyak," kata anggota parlemen CDP Yasuko Komiyama seperti dikutip dari laporan CNN.

Jepang dikenal sebagai negara dengan budaya yang relatif konservatif. Dunia politik dan tempat kerja di negara ini sejak lama didominasi oleh laki-laki berusia lebih tua. Hal ini tercermin dalam peringkat Jepang pada Indeks Kesenjangan Gender Global terbaru dari World Economic Forum, yang menempatkan negara tersebut di posisi ke-118 dari 148 negara.

Tahun lalu menjadi momen bersejarah dengan terpilihnya Takaichi sebagai pemimpin perempuan pertama Jepang. Jumlah legislator perempuan pun meningkat menjadi 73 orang. Meski begitu, menurut data IPU Parline, perempuan hingga kini masih hanya mengisi kurang dari 16 persen kursi di House of Representatives.

Dalam petisi lintas partai itu disebutkan bahwa kekurangan toilet perempuan merupakan isu penting yang berpotensi mengganggu jalannya persidangan dan pelaksanaan tugas para anggota parlemen.

Melalui unggahan di Facebook, Komiyama mengatakan persoalan ini tidak hanya berdampak pada legislator perempuan, tetapi juga pada staf perempuan serta semakin banyaknya jurnalis perempuan yang bekerja di lingkungan parlemen.

Sementara itu, anggota parlemen oposisi Tomoe Ishii menyebut kekurangan toilet perempuan sudah lama menjadi masalah. 

"Ada keengganan di masyarakat untuk membicarakan penambahan toilet perempuan di tempat kerja dan sekolah," tulis Ishii.

Gedung Parlemen Jepang (National Diet), pusat kegiatan legislatif negara, di Tokyo sendiri dibangun jauh sebelum perempuan memiliki hak pilih di Jepang. Gedung tersebut selesai dibangun pada tahun 1936, hampir satu dekade sebelum perempuan memperoleh hak suara pada 1945, yang kemudian diikuti dengan terpilihnya anggota parlemen perempuan pertama setahun kemudian.