Dua Remaja Australia Gugat Larangan Main Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun

Liputan6.com, Canberra - Larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun di Australia digugat ke Pengadilan Tinggi, hanya dua minggu sebelum aturan tersebut mulai berlaku.

Gugatan ini diajukan oleh kelompok advokasi Digital Freedom Project dengan dua remaja berusia 15 tahun, Noah Jones dan Macy Neyland, sebagai penggugat.

Aturan yang disahkan pada November 2024 itu akan memaksa platform seperti YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook, dan Instagram untuk menonaktifkan lebih dari satu juta akun milik pengguna di bawah usia 16 tahun mulai 10 Desember mendatang.

Dalam pernyataan resminya, Digital Freedom Project menyebut larangan tersebut melanggar hak komunikasi politik yang tersirat dalam konstitusi Australia, dikutip dari laman NBC News, Jumat (28/11/2025).

Meski Australia tidak memiliki pasal eksplisit mengenai kebebasan berbicara, kelompok ini menilai undang-undang baru tersebut terlalu berlebihan.

“Undang-undang ini merampas ruang bagi anak muda untuk menyampaikan pandangan mereka,” kata pernyataan itu. Macy Neyland bahkan menyamakan aturan tersebut dengan situasi yang digambarkan dalam novel 1984.

“Kami calon pemilih. Kami tidak boleh dibungkam,” ujarnya.

Presiden Digital Freedom Project, John Ruddick, merupakan anggota Partai Libertarian di Parlemen New South Wales. Setelah gugatan ini mencuat, Menteri Komunikasi Anika Wells menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur menghadapi tekanan hukum.

“Pemerintahan Partai Buruh Albanese berpihak pada para orang tua, bukan pada platform media sosial,” ujarnya di Parlemen.

Media lokal juga melaporkan bahwa YouTube mempertimbangkan langkah hukum serupa, dengan alasan larangan itu akan menghambat komunikasi politik.

Larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun ini menjadi salah satu kebijakan paling ketat di dunia dalam pengawasan akses digital bagi remaja. Pemerintah menyatakan keputusannya didasari riset mengenai dampak negatif media sosial, seperti penyebaran misinformasi, perundungan daring, hingga konten yang merusak citra tubuh remaja.

Perusahaan teknologi yang melanggar aturan ini dapat dikenai denda hingga 49,5 juta dolar Australia atau sekitar 32,2 juta dolar AS. Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari publik, berdasarkan hasil jajak pendapat nasional.