Kebijakan Trump: AS Bisa Deportasi Kilat Migran ke Negara Asal

Liputan6.com, Washington D.C - Otoritas imigrasi Amerika Serikat kini memiliki celah hukum untuk mendeportasi migran ke negara selain negara asal mereka hanya dengan pemberitahuan enam jam, berdasarkan kebijakan terbaru yang terungkap dalam sebuah memo internal pemerintahan Trump.

Hal ini memicu kekhawatiran tentang meningkatnya praktik deportasi cepat yang dinilai rentan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, dikutip dari laman USA Today, Rabu (16/7/2025).

Dalam memo tertanggal 9 Juli yang ditandatangani oleh Penjabat Direktur Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), Todd Lyons, disebutkan bahwa biasanya ICE menunggu setidaknya 24 jam setelah memberi tahu seorang migran bahwa mereka akan dipindahkan ke negara ketiga.

Namun dalam “keadaan mendesak,” deportasi dapat dilakukan hanya dalam waktu enam jam, asalkan migran tersebut sudah diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan pengacara.

Memo tersebut juga menyebutkan bahwa migran bisa dikirim ke negara-negara yang telah menjamin tidak akan menyiksa atau menganiaya mereka — tanpa proses pemeriksaan tambahan. Kebijakan ini membuka jalan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk lebih cepat mengirim migran ke negara manapun yang bersedia menerima mereka.

Langkah ini muncul tak lama setelah Mahkamah Agung AS pada Juni lalu mencabut perintah pengadilan tingkat lebih rendah yang sebelumnya membatasi deportasi semacam itu karena khawatir akan risiko penganiayaan. Dalam perkembangannya, delapan migran dari Kuba, Laos, Meksiko, Myanmar, Sudan, dan Vietnam bahkan telah dideportasi ke Sudan Selatan, negara yang tengah dilanda konflik.

Pemerintah AS juga diketahui mendekati sejumlah negara Afrika seperti Liberia, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania, dan Gabon agar mau menerima migran yang dideportasi dari negara lain.

Pejabat Gedung Putih berpendapat bahwa deportasi ke negara ketiga membantu mempercepat pemulangan migran yang dinilai tidak berhak tinggal di AS, termasuk mereka yang memiliki catatan kriminal. Namun kebijakan ini menuai kritik tajam dari para aktivis dan pengacara imigrasi.

“Ini sama sekali jauh dari perlindungan hukum dan proses yang dijamin oleh undang-undang,” tegas Trina Realmuto, pengacara di Aliansi Litigasi Imigrasi Nasional, yang mewakili sekelompok migran dalam gugatan class action menentang praktik deportasi kilat ke negara ketiga.

Meskipun deportasi ke negara ketiga bukan hal baru — pada masa Trump sebelumnya, sejumlah kecil migran El Salvador dan Honduras sempat dikirim ke Guatemala — langkah ini diperkirakan akan semakin sering digunakan dalam upaya Trump meningkatkan deportasi ke rekor tertinggi.

Sementara itu, pada era Presiden Joe Biden, AS sempat menjalin kesepakatan dengan Meksiko untuk menerima ribuan migran dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela, mengingat sulitnya memulangkan mereka langsung ke negara asal.

Adapun memo ICE yang baru ini kini menjadi salah satu bukti dalam gugatan yang diajukan oleh Kilmar Abrego Garcia, seorang penduduk Maryland yang sempat salah dideportasi ke El Salvador.