Vietnam Kritik Aktivitas Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan

Liputan6.com, Hanoi - Vietnam telah mengirim nota diplomatik ke China dan Filipina untuk memprotes aktivitas mereka di perairan Laut China Selatan yang disengketakan.

Mereka juga mendesak untuk menghormati klaim teritorialnya, dikutip dari laman CNA, Minggu (4/5/2025).

Pernyataan tersebut menyusul aktivitas Tiongkok dan Filipina di Sandy Cay, yang dianggap Vietnam sebagai bagian dari wilayahnya, kata juru bicara kementerian luar negeri Vietnam Pham Thu Hang.

Siaran pemerintah Tiongkok CCTV minggu lalu mengatakan penjaga pantainya telah mendarat di Sandy Cay sebagai bagian dari operasi kontrol maritim untuk menjalankan kedaulatannya, sementara Filipina mengirim tim ke gundukan pasir tersebut dan tidak menemukan seorang pun di sana.

Baik Tiongkok maupun Filipina juga mengibarkan bendera di Sandy Cay, tindakan yang digambarkan oleh para analis sebagai "provokasi kecil-kecilan".

"Vietnam meminta agar pihak-pihak terkait menghormati kedaulatan Vietnam, mematuhi hukum internasional, dan berkontribusi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Timur," kata Hang dalam pernyataan tersebut, menggunakan nama Vietnam untuk Laut China Selatan.

"Vietnam telah berkomunikasi dan mengirim nota diplomatik yang memprotes negara-negara terkait mengenai kegiatan yang melanggar kedaulatan Vietnam atas Sandy Cay dan entitas terkait Truong Sa," katanya.

Truong Sa adalah nama Vietnam untuk Kepulauan Spratly.

Kedutaan Besar Tiongkok dan Filipina di Vietnam tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters selama akhir pekan.

Sandy Cay dekat dengan Pulau Thitu, yang merupakan pulau terbesar dan paling penting secara strategis dari sembilan fitur yang diduduki Filipina di kepulauan Spratly, tempat Tiongkok, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam juga hadir.

Tiongkok mengklaim lebih dari 90 persen Laut China Selatan yang berpotensi kaya energi melalui "sembilan garis putus-putus" berbentuk U pada petanya yang membentang ke Asia Tenggara dan memotong zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.