Angka Kelahiran Rendah, Presiden Korsel Ajak Pemerintah Merenung

Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol meminta agar jajaran di pemerintahannya untuk merenungi soal rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan. Masalah rendahnya angka kelahiran memang tengah menjadi masalah di negara-negara Asia Timur.

Pemerintahan Presiden Yoon berjanji untuk mengambil langkah-langkah agar angka kelahiran kembali bertambah di negaranya.

"Isu rendahnya angka kelahiran membutuhkan kita untuk menangani situasinya dengan lebih serius dan merenung terkait penyebab-penyebab dan solusi-solusi dari dimensi yang berbeda dari sebelumnya," ujar Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, seperti dilaporkan Yonhap, Rabu (27/12).

Presiden Yoon menyebut menurunnya angka kelahiran karena adanya kompetisi yang intens, seperti pendidikan.

Badan statistik Korea Selatan menyebut angka kelahiran pada kuartal ketiga 2023 hanya 0,73. Angka itu jauh di bawah standar 2,1 yang dibutuhkan agar populasi stabil sejumlah 51 juta.

"Waktunya hampir habis. Saya harap setiap badan pemerintah mendekati isu rendahnya angka kelahiran dengan tekad luar biasa," ucapnya.

Solusi pemerintah yang ditawarkan Presiden Yoon adalah reformasi di sektor pensiunan, tenaga kerja, dan pendidikan. Presiden Yoon juga meminta agar badan-badan pemerintah mengeksekusi tugas dari anggaran pemerintah yang pekan lalu baru diloloskan parlemen Korea Selatan.

Korea Utara menembakkan rudal balistik antarbenua (ICBM) pada Senin (18/12/2023). Demikian disampaikan Korea Selatan dan Jepang, menandai peluncuran kedua dalam beberapa jam setelah Korea Utara mengutuk unjuk kekuatan yang dipimpin AS sebagai gerakan...

2 dari 4 halaman

Angka Kelahiran di Korea Selatan Anjlok, Anak Muda Enggan Berkeluarga

Korea Selatan hapus sebagian besar pembatasan COVID-19 — Orang-orang yang memakai masker berjalan di sepanjang sungai Cheonggye di Seoul, Korea Selatan, Jumat (15/4/2022). Korea Selatan atau Korsel akan menghapus sebagain besar pembatasan covid-19 mulai pekan depan menyusul lonjakan kasus Omicron yang mulai berkurang. (Jung Yeon-je / AFP)

Sebelumnya dilaporkan, Korea Selatan kembali alami krisis demografis setelah data baru mengungkap rendahnya tingkat kesuburan di negara yang dijuluki negeri ginseng ini. Menurut statistik yang dirilis baru-baru ini oleh Statistik Korea, terdapat 249.000 bayi yang lahir pada 2022 silam.

Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 4,4 persen dari tahun-tahun sebelumnya dan mencatat bahwa ini merupakan tahun ketiga secara berturut-turut angka kematian telah melampaui angka kelahiran di negara ekonomi keempat terbesar di Asia tersebut.

"Jumlah rata-rata bayi yang diharapkan per wanita Korea Selatan selama masa reproduksinya turun menjadi 0,78 pada tahun 2022, turun dari 0,81 setahun sebelumnya," kata laporan tersebut, dilansir dari Al Jazeera pada Sabtu (25/02/2023).

Ini merupakan rekor terendah yang pernah dialami sejak 1970, menjadikan Korea Selatan satu-satunya negara di dunia dengan tingkat kesuburan di bawah satu.

Tercatat bahwa populasi Korea Selatan mulai menurun untuk pertama kalinya pada 2021, dan diproyeksikan akan turun lebih jauh menjadi 38 juta pada 2070.

Lebih lanjut, para ahli mengatakan angka kelahiran harus mencapai setidaknya 2,1 untuk menjaga populasi negara itu stabil dengan 52 juta jiwa.

Tingkat kelahiran yang anjlok memicu kekhawatiran bahwa populasi yang menurun dapat sangat merusak ekonomi Korea Selatan karena kekurangan tenaga kerja serta membengkaknya anggaran kesejahteraan sebab jumlah lansia meningkat dan pembayar pajak menyusut.

Dana yang dikeluarkan untuk anggaran pensiun dikhawatirkan akan menguras ekonomi negara tersebut dalam beberapa dekade mendatang.

3 dari 4 halaman

Penyebab Orang Korsel Tidak Ingin Berkeluarga

Pohon Ginkgo Wisata Musim Gugur di Korsel — Perempuan yang mengenakan pakaian tradisional Hanbok berpose untuk selfie di bawah pohon gingko dengan dedaunan musim gugur di halaman Istana Gyeongbokgung di Seoul, Korea Selatan pada 2 November 2023. (ANTHONY WALLACE / AFP)

Kendati demikian, negara yang dipimpin oleh Yoon Suk-yeol ini bukan satu-satunya yang tengah berjuang melawan resesi seks.

Pemerintah Jepang baru-baru ini juga memperingatkan bahwa penurunan populasi membawa negara tersebut "ke ambang disfungsi sosial". Meskipun demikian, tren di Korea Selatan sangat mengkhawatirkan bagi para pembuat kebijakan.

Dikutip dari Al Jazeera, banyak anak muda Korea Selatan mengatakan bahwa, tidak seperti orang tua dan kakek-nenek mereka, mereka tidak merasakan kewajiban untuk berkeluarga.

Mereka mengatakan bahwa alasannya karena prospek pekerjaan yang buruk di tengah perlambatan ekonomi, kenaikan harga real estate, ketidaksetaraan gender dan sosial, tingkat mobilitas sosial yang rendah, serta biaya besar yang harus dikeluarkan untuk membesarkan anak-anak dalam masyarakat yang sangat kompetitif.

Perempuan juga mengeluhkan budaya patriarki yang terus-menerus yang memaksa mereka untuk mengasuh anak sambil menanggung diskriminasi di tempat kerja.

Oleh sebab itu, beberapa wanita mengatakan mereka lebih suka memprioritaskan kebebasan pribadinya dan mengesampingkan pencarian pasangan nikah.

4 dari 4 halaman

Upaya Pemerintah

Diselimuti Salju, Begini Suasana Istana Gyeongbok di Korea Selatan — Pekerja membersihkan salju di istana Gyeongbokgung setelah salju turun Seoul, Korea Selatan (15/2). Istana ini hancur pada saat invasi Jepang ke Korea tahun 1592-1598dan dibangun lagi selama tahun 1860-an. (AFP Photo/Jung Yeon-je)

Diketahui pemerintah Korea Selatan telah menghabiskan 280 triliun won selama 16 tahun terakhir untuk membalikkan tingkat kelahiran yang turun, tetapi gagal membalikkan keadaan.

Di bulan Desember, pemerintah Korea Selatan meluncurkan paket langkah-langkah untuk mengatasi tingkat kelahiran yang anjlok dan populasi yang semakin menua, termasuk memperpendek jeda karir bagi wanita setelah melahirkan dan menyediakan perumahan yang lebih terjangkau.

Pemerintah juga memberikan peluang kerja yang lebih baik bagi kaum muda. Ini karena tingkat pengangguran di antara orang-orang berusia 25 hingga 29 tahun mencapai 5,6 persen pada Januari, lebih tinggi dari rata-rata nasional 3,6 persen.

Pemerintah Korea Selatan juga menawarkan bantuan 700.000 won atau sekitar 8,1 juta rupiah (Rp11.570,00/Won per 25 Februari 2023) sebulan kepada keluarga yang memiliki anak berusia di bawah satu tahun. Jumlah ini akan naik menjadi 1 juta won mulai tahun depan.

Tak lupa, pemerintah mengatakan akan berusaha melonggarkan pembatasan pekerja migran untuk mengatasi penurunan populasi, sebuah gagasan yang ditentang oleh banyak orang Korea Selatan yang konservatif.