BRIN: Jumlah Pekerja China Tak Sebanding Investasinya di RI

Lebih lanjut, Triyono menyampaikan sebaran tenaga kerja China di Indonesia sebagian besar berada di wilayah yang memiliki sumber daya alam yang besar terutama nikel. Hal ini bisa dimengerti mengingat investasi yang disasar China adalah industri logam. Karena itu, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, empat provinsi dengan konsentrasi pekerja China tinggi adalah di Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara.

"Sulawesi Tengah memimpin jumlah tenaga kerja China, diikuti Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Kalau Sulawesi Tenggara fokusnya di Konawe," tambahnya.

Triyono mencontohkan investasi China di Morowali, Sulawesi Tengah pada 2021 yang mencapai $15,3 miliar dan nilai ekspor sebesar $10,7 miliar telah menciptakan lapangan pekerjaan untuk 66 ribu individu. Namun, terdapat dinamika perekrutan tenaga kerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang merupakan perusahaan patungan antara Tsangshan Steel Holding asal China dan perusahaan lokal PT Bintang Delapan Mineral.

Studi yang dilakukan Widyanta pada 2019 mengungkapkan banyak kandidat lokal dengan kualifikasi pendidikan menengah kesulitan untuk lolos seleksi, meskipun telah mencapai tahap wawancara. Namun, Triyono juga menyampaikan bahwa ada studi yang menyebutkan inisiatif ini telah berhasil mengurangi pengangguran di kalangan populasi produktif yang mencakup lulusan pendidikan menengah dan tinggi.

Selain itu, Triyono juga mengungkapkan ada keganjilan dalam kontrak kerja di PT IMIP. Ia mencontohkan. ada pekerja dengan kontrakl kerja 1 tahun dipecat sebeljum waktunya tanpa pemberitahuan resmi, sementara perusahaan mengklaim pekerja tersebut telah mengundurkan diri.

"Kemudian tidak ada job description yang jelas antara pekerja lokal dengan China. Sehingga ketika pekerja lokal melakukan tugas, mereka juga harus mengerjakan tugas lebih dari satu. Ini tidak boleh,"katanya.

Triyono juga menemukan, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di China pada 2007, ada kesenjangan upah antara pekerja asal China dan pekerja di negara-negara di Asia Tenggara. Sebagai contoh, perbandingan upah pekerja di China 13 kali lipat upah pekerja di Indonesia. Meskipun, Tri mengakui belum memiliki data besaran upah pekerja China yang bekerja di Indonesia.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah mendorong kerja sama China-Indonesia menjadi kemitraan yang setara dan menguntungkan. Selain itu, kata Djauhari presiden juga menyampaikan bahwa kerja sama itu diharapkan dapat memicu ekonomi dengan efek berganda dan berkelanjutan untuk jangka panjang.

"Presiden Kita menggaris bawahi perlunya mendorong kerja sama Belt & Road Initiative (BRI) dan BRF untuk memiliki sinergi dan sense of ownership bagi negara tuan rumah," ujar Djauhari Oratmangun di Kamis (26/10/2023).

Menurut Djauhari, Presiden Xi Jinping telah menyampaikan komitmen pendanaan untuk BRI dan Global Maritime Fulcrum (GMF) sebesar $47,8 miliar. Menurutnya, pemerintah telah melakukan pendekatan untuk memastikan kerja sama kedua negara bisa saling menguntungkan.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan secara prinsip organisasinya tidak anti dengan pekerja asing. Sebab, menurutnya secara umum kondisi buruh di berbagai negara sama dan banyak orang Indonesia juga bekerja di luar negeri. 

Sunarno mengatakan persoalan jumlah pekerja asing dan investasi tersebut tidak akan muncul jika pengawasan pemerintah bisa maksimal sehingga bisa sesuai peraturan. Contohnya jumlah pekerja asing yang diperkenakan bekerja di Indonesia sekitar 20 persen dan merupakan pekerja dengan keterampilan tinggi.

"Justru ada di pemerintah kita terkait pengawas pekerja asing tidak jelas. Dan bisa jadi ini bentuk kongkalikong di tingkat operasional pemerintah," ujar Sunarno kepada VOA, Senin (30/10/2023).

Sunarno juga mengapresiasi proteksi yang tinggi berupa upah tinggi dan keamanan kerja bagipekerja mereka di luar negeri. Karena itu, kata dia, pemerintah Indonesia semestinya memberikan perlindungan yang sama bagi pekerja Indonesia terkait upah dan keselamatan.