708 WNI di Gabon Dilaporkan Aman Usai Kudeta Militer Terhadap Presiden Ali Bongo Ondimba

Sebelumnya dilaporkan, pemerintah Amerika Serikat (AS) menyampaikan keprihatinan soal kudeta militer yang terjadi di Gabon. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller menegaskan bahwa AS tidak mendukung perebutan suara secara militer, meski mengakui ada yang aneh pada pemilu Gabon.

"Amerika Serikat sangat prihatin terhadap kejadian-kejadian yang berkembang di Gabon. Kami tetap secara tegas melawan perebutan kekuasaan atau transfer kekuasaan secara konstitusional," tulis pernyataan Matthew Miller, seperti dilansir situs State.gov, Kamis (31/8). 

Miller turut menyampaikan agar pihak-pihak yang terlibat kudeta Gabon untuk menjaga keselamatan para anggota-anggota pemerintahan, serta keluarga mereka. Semua pihak yang terlibat juga diminta menahan diri. 

Namun, AS mengakui bahwa ada keanehan dalam pemilu Gabon. Kudeta militer ini terjadi setelah presiden petahana Ali Bongo kembali memenangkan pemilu. Media-media Barat melaporkan bahwa Ali Bongo menang dengan perolehan suara lebih dari 60 persen. 

"Kami juga mencatat dengan prihatin terhadap kurangnya transparansi dan laporan-laporan keanehan di seputar pemilu. Amerika Serikat berdiri bersama rakyat Gabon," tulis pernyataan Miller. 

Berdasarkan laporan AP News, prajurit-prajurit Gabon telah mengangkat kepala penjaga republik Jenderal Brice Clotaire Oligui Nguema sebagai pemimpin baru di Gabon.

Oligui ternyata adalah sepupu dari Bongo. AP News menyorot bahwa Bongo dan mendiang ayahnya telah berkuasa di Gabon selama 55 tahun.

Keadaan Bongo saat ini sedang ditahan di kediamannya. Pada sebuah pesan video, ia meminta agar rakyat bersuara terhadap kejadian ini. Namun, warga yang turun ke jalanan justru merayakan lengsernya Bongo yang dituduh semakin kaya berkat sumber daya alam negara, sementara banyak rakyat yang kesulitan.

Sekelompok perwira tinggi militer di Gabon, Afrika Barat, lantas mengumumkan di televisi publik pada Rabu (30/8) bahwa mereka mengakhiri rezim saat ini dan membatalkan hasil pemilu nasional.

Pernyataan itu muncul tepat setelah otoritas pemilu di negara itu menyatakan Presiden Ali Bongo Ondimba sebagai pemenang untuk masa jabatan berikutnya.

Bongo telah berkuasa di negara tersebut selama 14 tahun, mengikuti jejak ayahnya yang memimpin negara tersebut selama lebih dari empat dekade sebelumnya.