Jalan Buntu Kebijakan Pembatasan Imigran Picu Koalisi Pemerintah Belanda Bubar, Pemilu Baru Akan Digelar

PM Belanda Mark Rutte meminta maaf atas nama pemerintahnya soal peran historis Belanda dalam perbudakan dan perdagangan budak di Gedung Arsip Nasional di Den Haag, Senin, 19 Desember 2022. (Foto AP/Peter Dejong) — PM Belanda Mark Rutte. (Foto AP/Peter Dejong)

Liputan6.com, Amsterdam - Jumat 7 Juli 2023 menjadi akhir bagi koalisi Pemerintah Belanda. Mereka bubar setelah gagal mencapai kesepakatan soal pembatasan imigran.

Bubarnya koalisi Pemerintah Belanda akan memicu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) baru pada musim gugur nanti.

Krisis itu dipicu oleh dorongan partai konservatif, VVD, yang mengusung Perdana Menteri Mark Rutte. VVD ingin membatasi aliran para pencari suaka ke Belanda, namun keinginan VVD itu ditolak oleh dua dari empat partai koalisi pemerintah.

"Bukan rahasia lagi bahwa mitra-mitra koalisi punya pendapat yang berbeda mengenai kebijakan imigrasi. Hari ini, kita beruntung untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan yang sudah tidak bisa diatasi. Oleh karena itu, saya mengajukan pengunduran diri seluruh kabinet kepada raja," kata Rutte dalam keterangan pers yang disiarkan melalui televisi seperti dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (8/7/2023).

Ketegangan itu mencuat pekan ini ketika Rutte menuntut dukungan atas usulan untuk membatasi masuknya anak-anak pengungsi perang yang sudah berada di Belanda. Selain itu, dia mengusulkan agar keluarga-keluarga imigran menunggu setidaknya dua tahun sebelum mereka bisa dipersatukan kembali.

Usulan terbaru itu dianggap keterlaluan bagi Partai Kristen (Christian Union) dan partai liberal, D66. Penolakan itu memicu kebuntuan dan mengakhiri jalan koalisi Pemerintah Belanda.

2 dari 3 halaman

Bentuk Koalisi Pemerintahan Sementara

20161123-PM Belanda Kunjungi DPR RI-Jakarta — PM Belanda Mark Rutte. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Koalisi Rutte akan membentuk pemerintahan sementara hingga pemerintahan baru terbentuk setelah pemilu. Proses pembentukan pemerintahan baru di lanskap politik Belanda yang terpecah-pecah bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Kantor berita ANP, mengutip komite pemilu, mengatakan pemilu tidak akan digelar sebelum pertengahan November.

Pemerintahan sementara tidak bisa mengambil keputusan tentang kebijakan-kebijakan baru dan tidak akan mempengaruhi dukungan negara itu terhadap Ukraina.

3 dari 3 halaman

Belanda Negara Terketat untuk Kebijakan Imigrasi

Saat ini, Belanda adalah salah satu negara di Eropa yang memiliki kebijakan imigrasi paling ketat. Namun di bawah tekanan partai-partai sayap kanan, selama berbulan-bulan, Rutte sudah mencari cara mengurangi aliran pencari suaka.

Permohonan pencari suaka di Belanda melonjak sebesar sepertiga hingga mencapai lebih dari 46 ribu permohonan tahun lalu. Pemerintah Belanda memperkirakan angka itu masih bisa meningkat hingga mencapai lebih dari 70 ribu tahun ini, melebihi angka tertinggi yang dicapai pada 2015.

Peningkatan jumlah pencari suaka itu akan makin membebani fasilitas-fasilitas pencari suaka di negara itu. Tahun lalu, ratusan pengungsi terpaksa tidur dengan kondisi mengenaskan tanpa atau sedikit akses ke air minum, fasilitas kebersihan atau kesehatan.

Intip, Latihan Timnas Jerman Jelang Hadapi Belanda di FIFA Machday