PM Kamboja Berkuasa Hampir 40 Tahun, Oposisi Sebut Rezimnya Mirip di Korea Utara

Liputan6.com, Jakarta - Selama beberapa tahun terakhir, ASEAN fokus kepada kekacauan di Myanmar, mulai dari persekusi terhadap Rohingya hingga kudeta yang dilakukan junta militer pada 2021 lalu. ASEAN masih belum berhasil membuat pertumpahan darah di Myanmar berhenti.

Tak banyak disadari publik, ada rezim lain di ASEAN yang juga memprihatinkan: Kamboja.

Apabila Soeharto berkuasa di Republik Indonesia selama 32 tahun, ternyata pemimpin di Kerajaan Kamboja sudah berkuasa selama 38 tahun.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pertama kali berkuasa pada sejak 1985. Hun Sen akan ikut pemilu lagi pada Juli 2023.

Tokoh penting oposisi Kamboja, Sam Rainsy, lantas khawatir bahwa Hun Sen akan melanjutkan kekuasaan hingga membangun dinasti yang tidak demokratis, seperti Korea Utara.

"Hun Sen sekarang berencana untuk digantikan oleh anak laki-lakinya sendiri. Ia ingin membuat dinasti politik, seperti di Korea Utara. Dan ia bilang, setelah anak laki-lakinya, maka cucu-cucunya yang akan menggantikan putranya," ujar Sam Rainsy dalam acara diskusi yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Sam Rainsy merupakan politikus Kamboja yang menjadi eksil sejak tahun 2015. Human Rights Watch (HRW) melaporkan pada 2022 bahwa pemerintah Hun Sen memang menarget pihak oposisi lewat pengadilan massal.

"Parahnya lagi, demi mengamankan dukungan dari orang-orang di kelompoknya, ia (Hun Sen) berjanji kepada anggota kelompoknya agar mereka digantikan oleh anaknya masing-masing. Jadi ini klan. Penerusan seperti klan. Feodalistik. Beberapa keluarga akan terus memerintah negara ini selamanya," lanjut Rainsy.

Politikus senior itu berkata orang-orang intelektual di Kamboja sudah sadar betapa "gilanya" kondisi di Kamboja.

Rainsy lantas meminta agar Indonesia tidak mengakui pemilu Kamboja pada Juli mendatang karena menuding badan pemilu negara itu tidak netral. Kendati demikian Indonesia yang masuk dalam ASEAN diketahui memiliki prinsip non-intervensi.

Perihal tersebut, Rainsy mengatakan sejatinya perlu ada perubahan, sebab ia yakin Kamboja akan lebih sensitif terhadap kritikan internasional.

Rainsy berkata pihak Myanmar memang lebih tertutup, sehingga lebih imun terhadap kritikan internasional. Tetapi, Kamboja butuh dukungan internasional untuk membangun proyek-proyek dan mendapat pendanaan.