Dituduh Viralkan Video Presiden Sudan Selatan Salva Kiir Ngompol, 6 Jurnalis Ditangkap

Perwakilan CPJ Muthoki Mumo mengatakan penangkapan itu cocok dengan "pola personel keamanan yang melakukan penahanan sewenang-wenang setiap kali pejabat menganggap liputan tidak menguntungkan".

"Pihak berwenang harus membebaskan enam karyawan SSBC ini tanpa syarat dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja tanpa intimidasi lebih lanjut atau ancaman penangkapan," tegas Mumo.

Persatuan Jurnalis Sudan Selatan (UJOSS) – yang awalnya membantah laporan bahwa jurnalis telah ditangkap karena video tersebut – menyerukan "kesimpulan cepat" atas penyelidikan.

"Jika ada kasus pelanggaran atau pelanggaran profesional yang prima facie maka biarkan pihak berwenang mempercepat proses administratif atau hukum untuk menangani masalah ini secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum," tambah serikat pekerja itu.

Mengutip seorang karyawan televisi negara, situs berita independen Sudans Post melaporkan polisi telah mencari jurnalis yang merekam momen memalukan Presiden Salva Kiir. Sementara itu, seorang pejabat SSBC mengatakan kepada Radio Tamazuj bahwa rekaman tersebut tidak pernah disiarkan.

Video itu dibagikan secara luas di media sosial bulan lalu. Peristiwa ini sontak memicu pertanyaan tentang kondisi kesehatan dan kebugaran presiden berusia 71 tahun itu untuk memerintah negara yang bergulat dengan konflik, kelaparan, dan perubahan iklim.

Di lain sisi, viralnya video Presiden Salva Kiir juga memicu perdebatan sengit tentang etika menggunggah rekaman seperti itu di media sosial. Pelaku dituduh kurang berempati terhadap orang yang lebih tua.

Salva Kiir telah memerintah Sudan Selatan sejak kemerdekaannya pada tahun 2011. Kepresidenannya diwarnai pertempuran dengan kelompok sempalan dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan – mengakibatkan ratusan ribu orang tewas dan menimbulkan kekerasan seksual, tindakan keras terhadap oposisi, dan korupsi politik.

Tidak ada pemilihan yang diadakan di negara itu sejak Salva Kiir mengambil alih kekuasaan. Sementara itu, jadwal pemungutan suara teranyar dilaporkan akan berlangsung pada tahun 2024.