Sri Lanka Bakal Pulih dari Jurang Krisis Ekonomi?

, Kolombo - Pada Rabu 20 Juli 2022 Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe dipilih untuk melanjutkan perannya sebagai pemimpin negara oleh parlemen. Menggantikan posisi Gotabaya Rajapaksa yang mundur dari jabatan sesuai dengan tuntutan rakyat.

Ranil Wickremesinghe memiliki tugas besar dalam mengawal Sri Lanka keluar dari krisis ekonomi.

Mengutip laporan DW Indonesia, Sabtu (23/7/2022), ekonomi Sri Lanka menghadapi utang dan runtuh setelah kehabisan uang yang berimbas pada krisis pangan, bahan bakar dan obat-obatan. Krisis ini memicu protes selama berbulan-bulan.

Pemerintah Sri Lanka berutang 51 miliar dolar AS dan sedang berjuang untuk melakukan pembayaran bunga atas pinjaman tersebut, apalagi membayar pokok pinjaman.

Banyak analis menuding krisis ekonomi di Negeri Ceylon terjadi akibat salah urus dan korupsi selama bertahun-tahun, termasuk pinjaman sembrono dari China yang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur yang berubah menjadi proyek besar yang sia-sia.

Krisis utang diperburuk oleh beberapa kesalahan kebijakan lainnya, termasuk pemotongan pajak dalam yang diperkenalkan hanya beberapa bulan sebelum COVID-19 melanda dan transisi tiba-tiba ke pertanian organik yang membuat hasil panen anjlok.

Penurunan besar dalam pendapatan pariwisata sebagai sumber devisa vital juga ditengarai memperburuk krisis. Sektor pariwisata Sri Lanka terdampak setelah serangan teroris pada Paskah 2019 dan selama pandemi.

Ekonomi berada di jalur untuk berkontraksi sebanyak 8% tahun ini, sementara biaya banyak produk makanan dan bahan bakar telah meningkat tiga kali lipat dan mata uang telah runtuh hingga 80%.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Gelombang unjuk rasa di Sri Lanka membuat heboh dunia dalam beberapa waktu terakhir. Penyebabnya, krisis berkepanjangan yang melanda negara berjuluk Mutiara dari Samudera Hindia ini membuat kondisi ekonomi dan politik luluh lantak.

2 dari 4 halaman

Bisakah Dana Talangan IMF Menjamin?

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyimak diskusi Pemberdayaan Wanita di Dunia Kerja pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Bali, Selasa (9/10/2018). (www.am2018bali.go.id) — Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde. (www.am2018bali.go.id)

Prioritas pertama bagi pemerintah baru adalah merestrukturisasi utang besar Sri Lanka. Negosiasi untuk bailout dari Dana Moneter Internasional (IMF) sudah berlangsung tetapi Sri Lanka akan membutuhkan restrukturisasi lebih lanjut dari pinjaman IMF yang ada serta yang lain dari China, India dan Jepang.

Paket penyelamatan apa pun kemungkinan akan datang dengan ‘ikatan', termasuk privatisasi perusahaan milik negara dan langkah-langkah penghematan yang lebih dalam.

"Kenyataannya adalah bahwa orang tidak dapat melakukan penghematan lagi,” ujar Ahilan Kadirgamar, seorang ekonom politik di Universitas Jaffna, kepada DW. "Banyak orang tidak memiliki bantalan sama sekali," ungkapnya, seraya menambahkan bahwa hampir dua pertiga orang Sri Lanka bekerja di ekonomi informal.

Kadirgamar skeptis tentang bailout IMF, mengatakan bahwa Kolombo akan berjuang untuk meningkatkan utang luar negeri ke depan karena biaya modal akan terlalu tinggi untuk negara yang baru saja gagal.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Lebih Banyak Bantuan Diperlukan untuk Cegah Kelaparan

Bendera Sri Lanka. (Clker-Free-Vector-Images/Pixabay)

Ekonom telah meminta Wickremesinghe untuk menggunakan pendapatan devisa Sri Lanka, yang katanya berjumlah 1,3 hingga 1,5 miliar dolar AS per bulan, untuk memprioritaskan impor kebutuhan pokok seperti makanan, bahan bakar dan obat-obatan yang masih kekurangan pasokan. Pemerintah juga harus meningkatkan pengeluaran defisit untuk mendanai bantuan lebih lanjut bagi masyarakat, di tengah meningkatnya ancaman kelaparan.

Pemerintahan Presiden sebelumnya, Gotabaya Rajapaksa telah memperbaiki beberapa kesalahan kebijakan yang memicu krisis. Tetapi Sri Lanka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membantu mendorong pemulihan.

Stimulus pertanian diperlukanPada November, pemerintah juga melakukan percobaan besar pada program tanaman organik. Langkah itu dilakukan hanya beberapa bulan setelah mengumumkan larangan nasional terhadap pertanian pupuk dan pestisida sintetis. Akibat larangan tersebut, produksi beras dalam negeri turun sepertiga dan produksi the, yang digunakan sebagai ekspor utama negara itudan sumber mata uang asing, turun 16%.

"Dalam waktu singkat, mereka menghancurkan produktivitas yang dicapai petani selama bertahun-tahun, sehingga pembangunan kembali membutuhkan waktu yang cukup lama, dan setelah mereka mengatasi krisis yang dihadapi," ungkap Bhowmick.

Kadirgamar mengatakan kepada DW bahwa ada banyak dari 2 juta petani Sri Lanka telah "kehilangan kepercayaan" pada program pemerintah setelah kegagalan pada program organik dan "stimulus aktif" akan diperlukan oleh pemerintah untuk mendorong petani agar mengolah kembali tanah mereka.

"Bahkan jika pertanian rendah dalam hal PDB, dalam ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat, itu adalah sektor yang sangat besar,” kata Kadirgamar kepada DW.

Pariwisata juga bisa memakan waktu lama untuk pulih. Pendapatan turis Sri Lanka mencapai 4,3 miliar dolar AS pada 2018, tetapi runtuh hampir 80% selama pandemi.

Sementara sebagian besar negara Asia telah melihat peningkatan wisatawan internasional baru-baru ini, Kerusuhan sipil yang meluas dan gangguan parah di Sri Lanka sekali lagi telah menunda banyak wisatawan.

4 dari 4 halaman

Pengiriman Uang Penting untuk Devisa

Ilustrasi Sri Lanka. (Freepik/natanaelginting)

Meningkatnya pengiriman uang asing dari perkiraan 3 juta orang Sri Lanka yang bekerja di luar negeri bisa menjadi sumber pendapatan negara yang terus meningkat. Tetapi hal itu juga telah terdampak selama pandemi dan kontrol mata uang yang diterapkan tahun lalu.

Ekspatriat secara total mengirim pulang antara 500-600 juta dolar AS per bulan, tetapi ketika pemerintah menetapkan nilai tukar rupee pada harga yang tidak kompetitif, penggunaan sistem transfer "hawala" informal meningkat sementara pengiriman uang resmi turun hingga 52%.

"Hawala" memungkinkan pekerja migran untuk mengirimkan uang tunai dalam mata uang yang mereka peroleh kepada perantara yang memastikan keluarga pekerja menerima jumlah yang setara dalam rupee.

"Kecuali pemerintah menemukan cara untuk mendorong pengiriman uang melalui jalur formal, angka tersebut tidak akan kembali ke tingkat sebelumnya," kata Kadirgamar.

Bhowmick merasa lebih optimis bahwa pengiriman uang dari luar negeri akan meningkat akibat dari banyaknya warga Sri Lanka yang mencari pekerjaan di luar negeri karena pekerjaan mereka di dalam negeri telah mengering.

"Saya cukup berharap bahwa pengiriman uang akan kembali ke tingkat normal dalam satu tahun atau lebih setelah pemulihan pasca-pandemi terjadi," katanya kepada DW.