Sukses

Wakil Misi Australia: Perkuat Kelola Bencana di Indo-Pasifik, Penting Tukar Pengetahuan

Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka persiapan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) pada 2022, Kemitraan AustraliaIndonesia untuk Kesiapsiagaan Bencana (Program SIAP SIAGA), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Luar Negeri RI, dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta menyelenggarakan "Simposium Pembelajaran Regional tentang COVID-19 dan Dampaknya terhadap Penanganan dan Ketangguhan Bencana' secara virtual pada Rabu 27Oktober 2021.

Terdapat tiga topik tematis yang dibahas lebih mendalam dalam Simposium: Tata Kelola dan Kepemimpinan Lembaga, Model Kemitraan, serta Teknologi dan Komunikasi.

Acara ini bertujuan untuk merefleksikan dampak COVID-19 pada kemampuan regional dalam menangani bencana, dan berbagi pembelajaran tentang bagaimana pihak- pihak yang bergerak di bidang kemanusiaan di tingkat lokal telah beradaptasi dengan cepat di tengah berbagai tantangan.

Acara dibuka oleh Steven Scott yang merupakan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Wakil Kepala Misi untuk Indonesia.

"Kawasan Indo-Pasifik memiliki pengalaman yang sangat kaya di bidang penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat, seperti yang telah ditunjukkan selama pandemi COVID-19," katanya.

Steven Scott melanjutkan dengan menyebut bahwa penting untuk meningkatkan pertukaran pengetahuan antar negara dalam rangka untuk memperkuat upaya pengelolaan resiko bencana dan mengatasi tantangan di kawasan Indo-Pasifik.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Presentasi Oleh Manajer Hukum Bencana Asia Pasifik

Menurut Gabrielle Emery selaku Manajer Hukum Bencana Asia Pasifik, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah terkait tata kelola dan kepemimpinan lembaga, ada sejumlah temuan dari analisisnya selama ini.

Berikut ini paparannya:

 

Pertama, hukum dan kebijakan telah mendukung semua aspek tanggapan COVID-19.

Kedua, belum pernah ada begitu banyak hukum yang diberlakukan untuk satu peristiwa.

Ketiga, peran penting hukum yang baik dan bagaimana mereka menyediakan kerangka kerja penting dari lokalisasi yang efektif.

Keempat, kebanyakan negara secara global dan di Asia Pasifik tidak benar-benar siap untuk menghadapi pandemi ini.

Kelima, komitmen internasional untuk memperkuat kesiapsiagaan PHE dan untuk memastikan pendekatan yang lebih koheren dengan DRM dan sektor lain tidak dilaksanakan secara nasional.

Keenam, keseluruhan pemutusan formal antara sistem PHE dan DRM di tingkat Regional dan Nasional di Asia Pasifik, dan ketujuh, sementara sebagian besar negara, di atas kertas, mengoperasikan sistem hibrida untuk menanggapi PHE dalam kehidupan nyata, ada kebingungan dan kurangnya koherensi antara dua sistem.

 

 

Reporter: Ielyfia Prasetio