Sukses

Diterpa Kritik, AS Tegaskan Lagi Komitmen pada Indonesia, ASEAN dan Indo-Pasifik

Amerika Serikat kembali menggarisbawahi komitmennya terhadap ASEAN, termasuk Indonesia, dan kawasan Indo-Pasifik secara luas.

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat menggarisbawahi komitmennya terhadap ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik secara luas. Seruan komitmen itu datang menyusul terpaan kritik yang dihadapi oleh Negeri Paman Sam setelah Presiden Donald Trump kembali absen dalam pertemuan rutin KTT multilateral negara-negara Asia Tenggara dan para mitranya di Bangkok awal pekan ini.

AS, yang juga menghadiri Forum Bisnis Indo-Pasifik pada sela-sela KTT ASEAN di Bangkok, menyoroti serangkaian penawaran komersial dan inisiatif baru, di Indo-Pasifik, ASEAN, dan juga, Indonesia.

Komitmen mereka juga ditandai dengan lawatan bilateral Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross ke Vietnam dan Indonesia selepas menghadiri KTT ASEAN.

"Sejak Juli 2018, Kementerian Perdagangan telah membantu lebih dari 9.000 perusahaan AS untuk melakukan bisnis di kawasan Indo-Pasifik dan memfasilitasi lebih dari US$ 7,65 miliar ekspor AS, dengan US$ 3,1 miliar untuk tender pemerintah dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan AS," bunyi pernyataan yang diterima Liputan6.com dari US Department of State, Rabu (6/11/2019).

"Kementerian Perdagangan AS juga membantu lebih dari 2.500 perusahaan Indo-Pasifik yang ingin berinvestasi di Amerika Serikat, memfasilitasi US$ 18 miliar investasi ke dalam ke Amerika Serikat dari Indo-Pasifik."

"Pusat Advokasi Kementerian Perdagangan AS, yang difokuskan untuk mendukung eksportir AS yang mengejar proyek sektor publik, saat ini memiliki 412 transaksi aktif di Indo-Pasifik senilai sekitar US$ 631 miliar, dengan sekitar $ 491 miliar pada ekspor potensial AS."

AS juga berkolaborasi dengan negara-negara lain di ASEAN dan Indo-Pasifik untuk membangun Blue Dot Network, platform multi-sektor yang akan memberikan sertifikasi persetujuan yang diakui secara global untuk proyek-proyek infrastruktur berkualitas tinggi.

Soal Indonesia, pernyatan itu mengatakan, "Satelit 'Kacific' Boeing akan diluncurkan pada 15 Desember 2019 dan menyediakan akses broadband berkualitas tinggi dan murah di negara-negara Indonesia, Filipina, dan Pulau Pasifik untuk memungkinkan daerah-daerah terpencil di sana terhubung dan berpartisipasi dalam dunia digital."

"Sejak dimulainya pemerintah Trump, Kementerian Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) telah memberi kawasan itu bantuan luar negeri lebih dari US$ 4,5 miliar. Millennium Challenge Corporation (MCC) AS juga aktif di kawasan. Juni lalu, MCC memberikan kesepakatan senilai US$ 350 juta dengan Mongolia dan, pada April, menyelesaikan perjanjian senilai US$ 480 juta dengan Sri Lanka."

"Selain itu, MCC saat ini sedang mengembangkan perjanjian dengan Timor-Leste, dan Indonesia; dan telah memulai Program Ambang Batas dengan Kepulauan Solomon untuk menganalisis hambatan terhadap pertumbuhan ekonominya."

Program Energi AS juga telah memobilisasi US$ 1,5 miliar dalam investasi publik dan swasta di 11 proyek energi terbarukan di Indonesia, tambah pernyataan tertulis Mendag AS Wilbur Ross yang dipublikasikan oleh Kemlu AS dan diterima Liputan6.com pada Rabu 6 November.

"Kemitraan Kota-Kota Pintar AS-ASEAN, yang diumumkan oleh Wakil Presiden Pence di Singapura pada 2018, memacu investasi Amerika dalam infrastruktur digital kawasan ini."

"Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional AS - yang dibentuk oleh BUILD Act 2018, juga memiliki US$ 60 miliar dalam pembiayaan pembangunan untuk menarik investasi sektor swasta di pasar negara berkembang," lanjut AS.

Simak video pillihan berikut:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Diterpa Kritik, 7 Pemimpin ASEAN Abaikan AS di KTT Bangkok

Komitmen Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik secara luas tengah diterpa kritik, menyusul kembali absennya Presiden Donald Trump dalam pertemuan tahunan KTT ASEAN di Bangkok dan Forum Bisnis Indo-Pasifik yang berselaan pada pekan ini --ketika mayoritas negara dipimpin oleh kepala pemerintahan langsung.

Kritik ditunjukkan pada Senin 4 November, ketika 7 dari 3 pemimpin negara ASEAN absen dalam pertemuan dengan Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien yang memimpin delegasi AS ke Bangkok.

Hanya tiga pemimpin yang hadir termasuk PM Prayuth Chan-Ocha dari Thailand, Ketua ASEAN saat ini; PM Thongloun Sisoulith dari Laos, koordinator ASEAN-AS; dan PM Nguyen Xuan Phuc dari Vietnam, yang akan menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN pada tahun 2020. Juru bicara kementerian luar negeri Thailand Busadee Santipitaks membenarkan para pemimpin lainnya menjauh --Bloomberg melaporkan, dikutip pada Rabu 6 November 2019.

Tujuh negara ASEAN lainnya hanya diwakili delegasi setingkat menteri, termasuk Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, yang duduk di kursi yang biasanya disediakan untuk pemimpin negara. Pernyataan Santipitaks muncul setelah seorang wartawan bertanya mengapa hanya tiga pemimpin yang hadir.

AS telah menyatakan keprihatinan kepada diplomat ASEAN tentang "upaya yang disengaja untuk mempermalukan" Trump dengan boikot parsial, Bangkok Post melaporkan, mengutip seorang diplomat yang berbicara dalam syarat anonimitas.

"Kami sangat prihatin dengan keputusan seperti itu," diplomat itu mengutip pesan AS kepada ASEAN, menurut the Bangkok Post.

Namun, surat kabar itu melaporkan dengan mengutip seorang narasumber diplomatik bahwa "para pemimpin lain memiliki agenda yang berbarengan, sehingga tidak bisa hadir dalam pertemuan dengan AS."

Akademisi dan diplomat mengkritik: meskipun AS mendeklarasikan Indo-Pasifik "satu-satunya wilayah paling konsekuensial bagi masa depan Amerika" dalam sebuah laporan strategi Pentagon tahun ini, administrasi Trump juga terus mengurangi kehadiran AS di pertemuan multilateral para pemimpin Asia Pasifik.

Diplomat Asia mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kurangnya perwakilan tingkat tinggi AS di Bangkok akan menjadi kekecewaan yang signifikan, jika bukan tidak terduga, di suatu wilayah yang semakin khawatir atas perkembangan pesat pengaruh China di kawasan.

Para diplomat dan analis mengatakan ketidakhadiran Trump di Bangkok akan menimbulkan pertanyaan tentang komitmen AS terhadap kawasan itu, terutama setelah ia menarik AS dari organisasi 11 negara perjanjian perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik pada 2017, tak lama setelah ia menjabat.

Piti Srisangnam, direktur Pusat Studi ASEAN di University Chulalongkorn Thailand mengambil sikap yang lebih keras terhadap keputusan Trump untuk melewati KTT.

"Mengirim seseorang tanpa wewenang untuk membuat keputusan ke pertemuan puncak menunjukkan bahwa AS tidak melihat ASEAN sebagai hal yang penting," katanya seperti dikutip dari Bangkok Post, seraya menambahkan ini bukan pertanda baik bagi strategi AS mengenai 'free and open Indo-Pacific'.

"AS mungkin melihat pengaruhnya di kawasan ini menurun."

Soal potensi kerja sama baru AS-RI, jurnalis senior Indonesia Kornelius Purba yang menulis dalam kolom opini di the Jakarta Post pada 5 November 2019 berjudul "Recreational visit by US Commerce Secretary Ross" menjelaskan, Indonesia tidak bisa berharap banyak pada AS sekarang, mengingat "langkah Presiden AS Donald Trump yang sulit diprediksi, dan bisa saja tiba-tiba ia mengabaikan komitmennya pada Indonesia ... sebagaimana ia meninggalkan Kurdi setelah mereka membantu AS dalam memerangi ISIS di Suriah."

Namun, Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan mengatakan, "Justru kehadiran Menteri Wilbur Ross yang membawa banyak delegasi bisnis ke Bangkok (untuk menghadiri KTT ASEAN dan Forum Bisnis Indo-Pasifik) dan kemudian ke Jakarta, menunjukkan komitmen AS untuk terus hadir serta meningkatkan kontribusinya di Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik secara luas," ujarnya di Jakarta, Selasa 5 November 2019.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.