16 Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta Direvitalisasi, Termasuk 10 SLB Swasta

Liputan6.com, Jakarta Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen Saryadi mengatakan pada 2025 terdapat 16 Sekolah Luar Biasa (SLB) di DI Yogyakarta yang menerima bantuan revitalisasi. Terdiri dari 6 SLB negeri dan 10 SLB swasta.

Saryadi mengatakan rehabilitasi maupun pembangunan ruang baru bertujuan menghadirkan sarana pembelajaran yang adaptif dan inklusif.

Selain SLB di DI Yogyakarta, saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah melakukan revitalisasi dan renovasi gedung SLB di seluruh Indonesia. Total, kata Saryadi mengatakan ada lebih dari 382 SLB yang saat ini sedang direvitalisasi.

“Program revitalisasi SLB adalah langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan khusus melalui pembangunan sarana dan prasarana pembelajaran yang adaptif, inklusif, serta sesuai kebutuhan murid,” kata Saryadi mengutip Antara.

Meningkatkan Pemahaman Tenaga Pendidik SLB

Kemendikdasmen juga melaksanakan lokakarya Penguatan Peran Unit Layanan Disabilitas bertema Optimalisasi Fungsi Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dalam Pemenuhan Akomodasi yang Layak.

Seminar diikuti oleh perwakilan sekolah di wilayah Yogyakarta. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentang konsep dan prinsip implementasi pendidikan inklusif.

Lalu, untuk menyiapkan komitmen satuan pendidikan termasuk kesiapan satuan pendidikan dalam menyediakan lingkungan belajar yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Mulai dari segi kurikulum, pembelajaran, sarana prasarana, dan pemenuhan akomodasi yang layak.

Kemendikdasmen juga melakukan uji kompetensi untuk para murid dari sejumlah SLB di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Para murid SLB mendapatkan sertifikasi yang telah diakui yang dapat menjadi bekal mereka setelah lulus, baik bekerja maupun untuk berwirausaha.

Abdul Mu'ti mengatakan, pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Kami harap dukungan semua pihak agar layanan ini benar-benar terwujud sebagai kesempatan belajar seluas-luasnya bagi seluruh anak Indonesia, apapun keadaannya,” kata Abdul Mu'ti mengutip Antara.

Ia juga mengutarakan bahwa perlu partisipasi dari berbagai pihak agar layanan pendidikan inklusif berpihak kepada semua anak bangsa.