KPK: Penyandang Disabilitas Punya Peran Penting dalam Mengawal Pemilu 2024 Bebas Korupsi

Menurut Amir, jelang Pemilu 2024, berbagai penyelidikan sudah dilakukan dan timbul dugaan praktik korupsi untuk pembiayaan kampanye.

“Berdasarka proses penindakan kami, ada penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Diduga ada modus mengumpulkan uang secara ilegal dengan cara-cara korupsi dan gratifikasi dari bawahannya, dari ASN atau korupsi anggaran daerah. Itu kami kira pengumpulan uang ilegal untuk kampanye atau ongkos politik yang tinggi.”

Pada Januari, lanjut Amir, di Maluku Utara ada tangkap tangan gubernur yang ditengarai memiliki kaitan dengan ongkos politik yang tinggi.

Dalam upaya mengawal Pemilu yang bersih dari korupsi, KPK telah melakukan tiga hal, yakni:

• Pendidikan
• Pencegahan
• Penindakan.

Pendidikan

Dalam upaya pendidikan, KPK dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan edukasi anti korupsi kepada pemilih, peserta dan penyelenggara Pemilu. Edukasi diberikan dalam satu program Politik Cerdas Berintegritas.

“Hari ini, kampanye anti politik uang juga bagian dari pendidikan antikorupsi di sektor politik.”

Pencegahan

Dari sisi pencegahan, KPK melakukan berbagai macam penguatan sistem dalam strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).

“Ini dilakukan oleh Tim Stranas PK KPK salah satunya adalah penguatan sistem integritas partai politik atau SIPP yang bisa diakses di website KPK. Nah di sini, satu dari strategi nasional pencegahan korupsi adalah bagaimana mencegah korupsi di sektor politik.”

Sementara dalam aspek penindakan, KPK melakukan penanganan pada setiap pihak yang diduga terlibat dalam pengumpulan uang ilegal dengan cara korupsi untuk ongkos kampanye.

“Setiap ada dugaan-dugaan upaya mengumpulkan uang secara ilegal, perbuatan korupsi, yang diduga untuk membiayai ongkos politik yang tinggi itu ditindak secara tegas oleh KPK.”

“Jadi (upaya menciptakan Pemilu bersih) ada tiga pendekatan, pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” tutup Amir.