Tangani Masalah Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Agama, Praktisi dan Pemerhati Luncurkan Deklarasi Lombok

Ia melanjutkan bacaannya, agama dan kepercayaan adalah nilai-nilai luhur yang diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan kemanusiaan. Agama dan kepercayaan mengajarkan tentang pentingnya harkat dan martabat manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa.

“Setiap agama dan kepercayaan mempercayai bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Tuhan. Setiap agama dan kepercayaan mengajarkan tentang pentingnya sikap non diskriminatif, non eksploitatif, dan tanpa kekerasan.”

Manusia yang memiliki masalah kesehatan jiwa, adalah manusia yang harus dihargai sebagaimana manusia lainnya. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif, tindakan kekerasan, dan eksploitasi dengan alasan apapun.

“Kami menyadari bahwa agama memiliki peran penting dalam pencegahan, penekanan, dan pemulihan masalah kesehatan jiwa maka kami para pemimpin agama dan kepercayaan menyerukan bahwa kesehatan jiwa bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan.”

Deklarasi lombok memiliki beberapa butir seruan yakni:

- Kesehatan jiwa bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan masalah kemanusiaan yang harus ditangani. Sehingga, mulai hari ini tidak boleh ada seorang pun umat beragama perlu merasa malu atau menyembunyikan bahwa mereka mengalami masalah kesehatan jiwa. Menjadi sehat jiwa adalah hak asasi setiap orang.

- Mencari bantuan dan dukungan sosial maupun tenaga profesional terkait kesehatan jiwa merupakan tindakan yang baik dan dianjurkan. Sehingga mulai hari ini, tidak ada satu orang pun yang perlu merasa ragu untuk meminta bantuan pada keluarga, teman, maupun tenaga profesional.

- Diskriminasi terhadap orang dengan masalah kesehatan jiwa adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama dan kepercayaan. Sehingga mulai hari ini, kita tidak boleh mendiskriminasi, menertawakan, menjelekkan orang dengan masalah kesehatan jiwa, termasuk memberi label tertentu terkait kondisi mereka. Misalnya, “orang gila, tidak waras tidak sah beribadah.”

Butir Deklarasi Lombok berikutnya adalah:

- Membantu orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa adalah perbuatan yang mulia. Sehingga mulai hari ini, kalau kita mengetahui ada orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa, kita harus menawarkan bantuan kepada mereka. Perbuatan bunuh diri adalah perbuatan yang tidak disukai dalam agama. Maka mulai hari ini, mencegah orang untuk melakukan bunuh diri adalah perbuatan yang mulia.

- Tingkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan memberikan dukungan dalam kesehatan jiwa adalah tanggung jawab bersama termasuk individu, keluarga, masyarakat, pemimpin agama dan kepercayaan, serta pemerintah. Sehingga mulai hari ini, setiap dari kita punya tanggung jawab untuk belajar lebih lanjut mengenai kesehatan jiwa dan bersama-sama menjaga kesehatan jiwa diri sendiri, keluarga, dan teman.

- Terkait dengan sistem layanan dan dukungan, para pemimpin agama dan kepercayaan mendorong lembaga-lembaga keagamaan dan kepercayaan untuk memiliki kapasitas dan menyediakan layanan terkait kesehatan jiwa. Seluruh kementerian dan lembaga mengintegrasikan program dan layanan kesehatan jiwa serta berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat termasuk keluarga dan lingkungan terdekat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan masalah kesehatan jiwa di Indonesia.

Deklarasi ini juga mendorong Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesehatan jiwa untuk tujuan pendidikan. Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan didorong untuk memastikan sistem layanan kesehatan menerapkan prinsip kesetaraan dalam akses dan cakupan layanan kesehatan jiwa terkait pencegahan dan penanganan bunuh diri.

Semua instansi pemerintah dan non pemerintah juga didorong untuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan terkait layanan kesehatan jiwa bersifat dua arah menyasar hingga ke tingkat keluarga dan lingkungan terdekat. Kementerian atau lembaga yang terkait dengan data kasus bunuh diri harus memiliki catatan yang valid, terintegrasi, dan komprehensif agar dapat dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan kasus bunuh diri.

Kementerian Informasi dan Komunikasi serta media perlu memastikan kewajaran pemberitaan dan penyebaran informasi terkait kesehatan jiwa dan bunuh diri di media cetak, elektronik, media sosial, dan percakapan daring yang non diskriminatif dan jauh dari pelabelan.