Rusia Siapkan Hukuman Penjara untuk Layanan Kripto Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Rusia tengah memperketat pengawasan terhadap industri kripto. Parlemen Rusia, State Duma, menerima rancangan undang-undang (RUU) yang mengusulkan kriminalisasi terhadap layanan kripto tanpa izin resmi.

Melalui aturan ini, aktivitas terkait peredaran mata uang digital akan diatur secara ketat di bawah pengawasan bank sentral, yakni Bank of Russia.

Dikutip dari Coinmarketcap, Selasa (21/4/2026), dalam draf tersebut, individu yang menjalankan layanan kripto tanpa registrasi dapat dikenai denda hingga USD 4.000 serta ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun.

Sanksi lebih berat akan diberlakukan jika pelanggaran dilakukan oleh kelompok terorganisir. Dalam kasus tersebut, pelaku bisa dijatuhi hukuman hingga tujuh tahun penjara atau kerja paksa selama lima tahun.

Selain itu, pengadilan juga dapat menjatuhkan denda hingga satu juta rubel atau sekitar USD 13.100. Nilai denda tersebut bahkan dapat disesuaikan dengan penghasilan pelaku selama lima tahun.

RUU ini secara khusus menargetkan pihak yang memfasilitasi transaksi atau peredaran aset kripto tanpa persetujuan dari bank sentral.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Meski demikian, langkah ini mendapat kritik dari Mahkamah Agung Rusia. Lembaga tersebut menilai usulan kriminalisasi ini terlalu dini.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa dasar hukum untuk menerapkan sanksi pidana belum cukup kuat, mengingat regulasi utama terkait mata uang digital belum sepenuhnya berlaku.

Undang-undang dasar mengenai mata uang digital dijadwalkan mulai berlaku pada Juli mendatang. Penerapan sanksi pidana sebelum aturan tersebut efektif dinilai berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian hukum.

Di sisi lain, pemerintah Rusia juga terus memperluas cakupan regulasi kripto. Sebelumnya, pada Maret lalu, pemerintah telah mengusulkan aturan yang menyasar aktivitas penambangan kripto ilegal.

Kini, ruang lingkup pengawasan diperluas untuk mencakup seluruh penyedia layanan aset digital tanpa izin.

Jika RUU ini disahkan, Bank of Russia akan memiliki kewenangan penuh untuk memberikan lisensi serta mengawasi aktivitas kripto di negara tersebut.

Penegakan aturan juga akan melibatkan lembaga seperti Komite Investigasi dan Dinas Keamanan Federal, sehingga pengawasan terhadap sektor aset digital menjadi semakin ketat.