India Tarik Pajak Kripto 30 Persen, Denda Kepatuhan Diperketat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah India kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap aset kripto. Dalam pidato anggaran pada 1 Februari 2026, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman memastikan aturan pajak kripto yang berlaku saat ini tetap dipertahankan tanpa perubahan.

Dikutip dari Coinmarketcap, Senin (2/2/2026), keputusan ini diambil meski pelaku industri, mulai dari bursa kripto, startup, hingga investor, telah lama melobi pemerintah agar pajak kripto diturunkan. Namun, pemerintah memilih tetap mempertahankan rezim pajak tinggi, dengan fokus pada kepatuhan dan pengawasan ketimbang mendorong pertumbuhan pasar.

Langkah tersebut memang menghilangkan ketidakpastian soal tarif pajak dalam waktu dekat, tetapi sekaligus mempertegas sikap regulasi yang terus menekan aktivitas kripto domestik, khususnya dari sisi volume perdagangan dan likuiditas.

Dalam Anggaran Uni India terbaru, skema pajak untuk Virtual Digital Assets (VDA) atau aset digital virtual tetap sama. Keuntungan dari transaksi kripto masih dikenakan pajak final sebesar 30 persen, tanpa mempertimbangkan jangka waktu kepemilikan atau tujuan investasi.

Dengan aturan ini, kripto tetap berada di luar skema pajak capital gain yang lebih fleksibel seperti pada saham atau aset keuangan lainnya.

Selain itu, pajak potongan di sumber atau Tax Deducted at Source (TDS) sebesar 1 persen atas setiap transaksi penjualan kripto juga tidak berubah. Aturan ini selama ini menuai kritik karena dinilai memecah likuiditas dan menghambat aktivitas perdagangan.

Investor kripto juga masih dilarang mengompensasikan kerugian antar aset kripto maupun membawa kerugian tersebut ke tahun berikutnya. Pembatasan ini membuat pengelolaan risiko di pasar kripto India jauh lebih ketat dibandingkan instrumen seperti saham atau derivatif.

Meski tarif pajak tidak berubah, anggaran 2026 memperkenalkan rezim kepatuhan yang lebih ketat. Mulai 1 April 2026, pemerintah akan menerapkan ketentuan baru dalam Pasal 509 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menitikberatkan pada akurasi pelaporan.

Entitas yang tidak menyerahkan laporan transaksi kripto sesuai ketentuan akan dikenai denda sebesar 200 rupee per hari hingga kewajiban dipenuhi. Sementara itu, pelaporan yang tidak akurat atau kegagalan memperbaiki kesalahan data akan dikenai denda tetap sebesar 50.000 rupee untuk setiap pelanggaran.

Aturan ini secara signifikan meningkatkan risiko dan biaya bagi bursa kripto maupun pihak perantara lain yang bertugas melaporkan transaksi, sekaligus menandakan pengawasan pajak yang semakin ketat.

Respons industri terhadap kebijakan ini cenderung negatif. Banyak pelaku pasar menilai anggaran 2026 belum menyentuh persoalan struktural utama, terutama soal likuiditas domestik. Pajak TDS 1 persen dinilai terus mendorong trader memindahkan aktivitas ke bursa luar negeri yang memiliki biaya transaksi lebih rendah.

Perkiraan industri menyebutkan, lebih dari USD 42 miliar volume perdagangan kripto berpindah ke platform asing sepanjang pertengahan 2022 hingga pertengahan 2023. Pelaku pasar khawatir tren tersebut akan berlanjut, bahkan memburuk, di bawah rezim pajak yang saat ini masih berlaku.