Kazakhstan Batasi Perdagangan Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, telah memberlakukan undang-undang tentang Bank dan Aktivitas Perbankan di Republik Kazakhstan, yang menetapkan kerangka peraturan komprehensif untuk aset digital.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Selasa (20/1/2026), undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada bank sentral negara untuk menentukan kripto mana yang dapat diperdagangkan di bursa yang diatur.

Undang-undang tersebut, yang dirinci dalam dokumen resmi baru-baru ini, mencakup lebih dari lima amandemen dan tambahan yang berbeda untuk berbagai undang-undang yang membahas regulasi pasar keuangan, komunikasi, dan prosedur kepailitan.

Undang-undang juga memperkenalkan kerangka peraturan komprehensif untuk aset keuangan digital, sekaligus memperketat kontrol terhadap mata uang kripto "tidak terjamin", seperti Bitcoin dan Ethereum.

Kazakhstan Memperkenalkan Kerangka Aset Digital Tiga Tingkat

Perkembangan signifikan adalah otorisasi dan pengenalan peraturan aset keuangan digital sebagai kelas aset baru di Kazakhstan.

Struktur peraturan baru mengkategorikan aset keuangan digital menjadi tiga jenis yang berbeda, masing-masing tunduk pada mekanisme pengawasan yang berbeda.

Stablecoin yang didukung oleh mata uang fiat akan berada di bawah persyaratan Bank Sentral yang mengatur penerbitan, peredaran, dan penebusannya.

Aset keuangan digital yang didukung oleh instrumen keuangan, hak milik, barang, atau aset berwujud lainnya merupakan kategori kedua, sementara instrumen keuangan yang diterbitkan secara elektronik di platform digital merupakan kategori ketiga.

Operator platform digital akan berfungsi sebagai entitas pasar keuangan yang baru dilisensikan dan diberi wewenang untuk menerbitkan aset-aset ini, tunduk pada persyaratan instrumen keuangan tradisional, termasuk protokol manajemen risiko dan standar perlindungan investor.

Selain itu, undang-undang ini juga membahas kategori aset digital lainnya, yaitu "aset digital tanpa jaminan," yang merujuk pada mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH).

Undang-undang tersebut mengatur pembentukan organisasi pertukaran mata uang kripto, yang akan dilisensikan dan diawasi oleh Bank Nasional.

Untuk melindungi investor, Bank Nasional akan menetapkan daftar mata uang kripto yang disetujui untuk diedarkan, beserta batasan operasional dan pembatasan pada bursa kripto.

Untuk tujuan anti pencucian uang dan pendanaan kontra terorisme, bursa kripto dan pelaku infrastruktur pasar aset digital diklasifikasikan sebagai entitas yang tunduk pada pengawasan keuangan.

Regulasi yang didorong oleh pemerintah Kazakhstan ini seiring tindakan penegakan hukum intensif berbulan-bulan terhadap aktivitas kripto yang tak sah.

Pihak berwenang menutup 130 bursa kripto ilegal pada Oktober 2024, menyita aset virtual senilai USD 16,7 juta atau Rp 282,93 miliar (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.940) yang diduga digunakan untuk pencucian uang hasil kejahatan.

Hanya platform yang berlisensi dari Otoritas Jasa Keuangan Astana dan terintegrasi dengan bank lokal yang dapat beroperasi secara legal berdasarkan Undang-Undang tentang Aset Digital.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.